JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan keuangan negara pada 2027. Fokus tersebut diarahkan tidak hanya untuk menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga memastikan APBN mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kinerja positif Kemenkeu sepanjang 2026 menjadi modal dalam menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2027. Untuk mendukung agenda tersebut, Kemenkeu mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp49,80 triliun.
“Capaian kinerja Kementerian Keuangan tahun 2026 yang positif menjadi fondasi dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (7/9/2026).
Menurutnya, pembenahan pengelolaan APBN akan terus dilanjutkan melalui reformasi sistem perpajakan dan bea cukai. Pemerintah juga akan mendorong percepatan belanja dengan mengutamakan program yang memiliki efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.
Di sisi lain, pengelolaan defisit dan utang tetap menjadi perhatian agar kesehatan fiskal dapat dipertahankan dalam batas yang aman.
Untuk mencapai sasaran tersebut, Kemenkeu menetapkan lima program utama dalam Rencana Kerja TA 2027. Program tersebut mencakup Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi; Pengelolaan Penerimaan Negara; Pengelolaan Belanja Negara; Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko; serta Dukungan Manajemen.
Salah satu perhatian diarahkan pada penguatan penerimaan negara. Program ini antara lain mencakup integrasi proses bisnis ekspor-impor dan logistik, pencegahan sengketa perpajakan internasional, joint task force untuk pemberantasan barang ilegal, serta penggalian potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor sumber daya alam migas.
Kemenkeu juga menyiapkan sentralisasi layanan perpajakan dan transformasi pengawasan tempat penimbunan berikat sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem penerimaan negara.
Sementara dari sisi belanja, pemerintah akan mendorong modernisasi sistem penganggaran serta meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah. Langkah tersebut diharapkan membuat pengelolaan belanja negara semakin efektif dan mampu mendukung program prioritas.
Purbaya menegaskan bahwa dukungan anggaran tersebut dibutuhkan agar berbagai fungsi Kemenkeu dapat berjalan optimal, mulai dari menjaga stabilitas fiskal hingga memperkuat kualitas layanan kepada masyarakat.
“Alokasi ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya.
Selain penerimaan dan belanja, transformasi digital juga menjadi bagian penting dalam rencana kerja Kemenkeu 2027. Sejumlah sistem akan diperkuat, di antaranya Sistem Indonesia National Single Window (SINSW), Core Tax System, Smart Customs and Excise System, sistem penanganan tindak pidana perpajakan, serta digitalisasi proses bisnis melalui Office Automation Kementerian Keuangan.
Penguatan teknologi tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan dan pengawasan. Transformasi digital juga diharapkan membuat proses pengelolaan keuangan negara semakin terintegrasi.
Pada sektor perbendaharaan dan kekayaan negara, program kerja diarahkan untuk mendukung kemandirian energi melalui penjaminan pemerintah, mempercepat investasi infrastruktur melalui pembiayaan kreatif, serta mengoptimalkan layanan lelang dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).
Dengan lima program tersebut, Kemenkeu menargetkan pengelolaan keuangan negara pada 2027 tidak hanya berorientasi pada pengamanan fiskal. Kebijakan juga diarahkan agar APBN semakin efektif menjadi instrumen untuk mendorong investasi, memperkuat penerimaan, meningkatkan kualitas belanja, dan mempercepat transformasi ekonomi.
Purbaya menyampaikan bahwa fondasi yang dibangun sepanjang 2026 akan menjadi pijakan untuk melanjutkan reformasi pengelolaan keuangan negara pada tahun berikutnya. Dengan demikian, stabilitas fiskal tetap terjaga sekaligus memberikan ruang bagi APBN untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
