JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan bahwa Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan kini memegang peran strategis sebagai motor penggerak investasi pembangunan daerah. Dalam Forum Bisnis SMV 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa (25/11), ia menyebut SMV sebagai instrumen penting untuk memperkuat kolaborasi pusat-daerah serta memperbesar kontribusi sektor swasta dalam pembangunan nasional.
Dalam pernyataannya, Suahasil menekankan bahwa SMV bukan sekadar lembaga pengelola dana publik, tetapi juga dirancang sebagai katalis yang mampu mempercepat tumbuhnya pembiayaan dari luar APBN. “SMV mengombinasikan belanja negara dengan kapasitas badan usaha untuk memicu investasi swasta, atau yang kita kenal sebagai crowding in private money,” jelasnya.
Ia juga menuturkan bahwa SMV hadir sebagai bentuk inovasi APBN yang lebih modern, karena mampu memperluas ruang pembiayaan tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah. Menurutnya, SMV merupakan lembaga yang diberi tugas khusus untuk mendukung pembangunan, bukan mengejar profit semata. “SMV itu bisa berupa BLU, BUMN, atau lembaga di bawah pembinaan Kemenkeu yang tugasnya adalah melaksanakan pembangunan,” lanjutnya.
Wamenkeu menyoroti sejumlah SMV yang telah menunjukkan dampak signifikan di lapangan. PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), misalnya, disebut telah memainkan peran penting sebagai development financial institution dengan menyalurkan pembiayaan infrastruktur daerah, termasuk pinjaman untuk penanganan pandemi. Sementara itu, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dinilai berhasil memperkuat sektor perumahan melalui pembiayaan jangka panjang dan pembelian surat berharga.
Ia juga menyinggung PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) yang menyediakan penjaminan pemerintah bagi proyek infrastruktur, baik melalui skema KPBU maupun non-KPBU. Selain itu, Indonesia Exim Bank dan PT Geodipa dikatakan berkontribusi besar dalam mendukung ekspor nasional dan pengembangan energi panas bumi.
Menurut Suahasil, seluruh entitas tersebut memiliki mandat yang berbeda namun saling melengkapi untuk mendorong pemerataan pembangunan. Ia berharap forum tersebut dapat menghasilkan kolaborasi yang lebih kuat antara SMV, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Ia menilai bahwa pembangunan tidak boleh berhenti pada investasi pemerintah saja.
“SMV ini adalah bentuk dukungan APBN yang tidak dieksekusi langsung melalui belanja, tetapi lewat badan usaha yang kita tugaskan. Dengan kolaborasi yang kuat, kita bisa mempercepat pembangunan di berbagai daerah,” katanya.
Suahasil pun mengajak seluruh peserta forum untuk memaksimalkan peran SMV dalam membuka ruang investasi baru, terutama bagi daerah yang membutuhkan dukungan pembiayaan. Ia menegaskan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan. (Kemenkeu.go.id)
