KALTENG – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mengambil langkah progresif dalam menangani bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang saban tahun melanda wilayahnya.
Selain memprioritaskan pemadaman di lapangan, Pemprov Kalteng kini membidik evaluasi tata ruang serta izin pemanfaatan pada lahan-lahan yang berulang kali terbakar.
Rencana strategis tersebut ditegaskan Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran saat memimpin Rapat Koordinasi Pemantauan Penanganan Karhutla di Aula Serba Guna (Aserna), Rumah Jabatan Gubernur, Palangka Raya, Kamis (29/10/2026).
Agustiar menegaskan bahwa kondisi geografis Kalimantan Tengah yang didominasi hamparan gambut luas memerlukan pendekatan dari hulu ke hilir. Ia menyoroti keberadaan lahan terlantar atau tidak produktif yang kerap menjadi titik langganan terbakar setiap musim kemarau tiba.
“Penanganan karhutla tidak cukup dilakukan ketika api sudah muncul. Diperlukan kerja bersama yang berkelanjutan agar risiko kebakaran dapat ditekan dan dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, serta aktivitas masyarakat dapat diminimalkan,” ujar Agustiar.
Ia mendorong pengawasan perizinan yang ketat serta penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap korporasi maupun perorangan yang terbukti melanggar ketentuan, guna memberikan efek jera sekaligus melindungi ekosistem gambut.
Berdasarkan paparan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalteng, Ahmad Toyib, eskalasi kebakaran secara akumulatif sejak 1 Januari hingga 28 Oktober 2026 mencatatkan angka 371.692 titik panas dan 7.634 kejadian karhutla. Total luas kawasan yang hangus dilalap si jago merah mencapai 20.699 hektare.
Meski dalam beberapa hari terakhir jumlah titik api mulai menyusut—tercatat 26 kejadian dengan luas 43,93 hektare pada 28 Oktober operasi pemadaman tetap dikawal oleh 16.478 personel gabungan dari unsur BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, hingga Masyarakat Peduli Api (MPA).
Di samping penanganan teknis, Pemprov Kalteng menaruh perhatian besar pada jaminan kesejahteraan para petugas lapangan serta warga terdampak.
Pemprov menggelontorkan dana belanja tidak terduga (BTT) dan APBD untuk mengalokasikan honorarium harian sebesar Rp150.000 bagi relawan pemadam, lengkap dengan jatah konsumsi dan dukungan bahan bakar operasional.
Sementara untuk perlindungan masyarakat dari dampak kekeringan dan paparan asap, pemerintah daerah telah membangun lebih dari 600 titik sumur bor, mendistribusikan lebih dari 14 juta liter air bersih, serta menyalurkan bantuan logistik pangan kepada 450.000 warga.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BMKG Provinsi Kalteng, Agung Sudiono Abadi, mengingatkan seluruh pihak untuk tidak terburu-buru menurunkan tingkat kewaspadaan meskipun transisi musim hujan mulai terjadi.
Agung menjelaskan bahwa fenomena kebakaran di lahan gambut memiliki karakteristik unik di mana bara api kerap bertahan di bawah permukaan tanah (subsurface) meski area permukaan sudah padam.
Puncak musim hujan sendiri diprakirakan baru akan melanda Kalteng pada rentang Desember 2026 hingga Januari 2027 mendatang.
Pertemuan lintas sektor tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo, Sekda Linae Victoria Aden, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, jajaran Forkopimda, serta Perwakilan Tim Bappisus RI Khaidir guna mematangkan skema mitigasi bencana hidrometeorologi menjelang akhir tahun.
