BALANGAN – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Balangan terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui program SIJEMPOL PERTAMA (Sistem Jemput Bola Perencanaan Tanggung Jawab Bersama).
Inovasi tersebut menjadi terobosan baru dalam pelayanan asistensi serta monitoring dan evaluasi (monev) dengan cara mendatangi langsung perangkat daerah, sehingga proses penyusunan dokumen perencanaan dapat berjalan lebih efektif dan terarah.
Kepala Bapperida Kabupaten Balangan, H. Rakhmadi Yusni mengatakan inovasi tersebut lahir dari berbagai evaluasi terhadap mekanisme asistensi yang sebelumnya dilakukan dengan mengundang perangkat daerah ke kantor Bapperida.
Menurutnya, pola tersebut kerap menghadapi berbagai kendala, mulai dari rendahnya tingkat kehadiran peserta, keterlambatan penyampaian dokumen Rencana Kerja (Renja), lambatnya pemenuhan data, hingga belum optimalnya pelaporan monitoring dan evaluasi melalui aplikasi E-SAKIP.
“Kondisi tersebut berdampak pada sinkronisasi program pembangunan, keterpaduan antar sektor, serta efektivitas pengendalian pembangunan daerah. Berdasarkan evaluasi internal, kami kemudian menghadirkan SIJEMPOL PERTAMA sebagai solusi yang lebih adaptif,” ujar Rakhmadi, Senin (20/7/2026).
Melalui inovasi tersebut, tim Bapperida secara aktif mendatangi setiap perangkat daerah sesuai jadwal yang telah disusun. Selain melakukan monitoring dan evaluasi, tim juga memberikan pendampingan penyusunan dokumen Renja, membantu menyelesaikan berbagai persoalan perencanaan, serta memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan.
Pelaksanaan SIJEMPOL PERTAMA mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan Bappeda kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis perangkat daerah sekaligus memberikan rekomendasi penyempurnaan.
Sejak diterapkan, inovasi tersebut dinilai mampu memberikan dampak positif. Keterlambatan penyampaian laporan kinerja perangkat daerah dapat diminimalkan, hambatan pelaksanaan program lebih cepat teridentifikasi, serta kualitas dokumen perencanaan menjadi lebih baik dan selaras dengan target pembangunan daerah.
Rakhmadi menegaskan, perencanaan pembangunan yang berkualitas membutuhkan pendampingan secara langsung agar seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama terhadap arah kebijakan pembangunan.
“Melalui SIJEMPOL PERTAMA, kami hadir mendatangi perangkat daerah untuk memastikan proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas,” katanya.
Ia berharap inovasi tersebut mampu memperkuat budaya kolaborasi antarpemangku kepentingan sehingga setiap program pembangunan dapat direncanakan secara terintegrasi, dilaksanakan secara akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Balangan.
Editor: ande
