BALANGAN – Pemerintah Kabupaten Balangan menetapkan empat prioritas pembangunan sebagai fokus utama dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan kepada DPRD Balangan, Selasa (14/7/2026).
Wakil Bupati Balangan, Akhmad Fauzi mengatakan dokumen KUA-PPAS disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan masukan dan persetujuan sehingga prioritas pembangunan daerah pada 2027 dapat berjalan secara efektif, terarah, dan tepat sasaran.
“Dokumen KUA-PPAS ini kami sampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan masukan dan persetujuan sehingga program pembangunan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2027. Selain itu, penyusunannya juga mempertimbangkan arah kebijakan fiskal nasional, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, serta arah pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar program daerah tetap selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.
Menurut Akhmad Fauzi, terdapat empat prioritas pembangunan yang menjadi fokus pemerintah daerah pada 2027, yakni penguatan layanan dasar yang berdampak langsung kepada masyarakat, penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas lingkungan dan layanan dasar, serta penguatan tata kelola pemerintahan beserta sistem pendukungnya.
“Empat prioritas tersebut disusun sesuai kebutuhan daerah dan mendukung arah pembangunan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” katanya.
Untuk mendukung pelaksanaan berbagai program tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan mulai menyusun rencana APBD 2027 dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang memengaruhi kondisi keuangan daerah, termasuk aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui pokok-pokok pikiran DPRD.
Berdasarkan berbagai asumsi dan perhitungan yang telah dilakukan, kemampuan APBD Kabupaten Balangan pada Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan mencapai Rp2,79 triliun, yang akan menjadi dasar pembiayaan berbagai program pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Editor: Ande
