BANJARMASIN – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan masih membutuhkan kewaspadaan tinggi.
Hingga 4 September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan mencatat 18.661 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah tersebut.
Data hotspot yang bersumber dari SIPONGI Kementerian Kehutanan dengan dukungan data satelit NASA-MODIS, NASA-SNPP, dan NASA-NOAA20 itu menjadi salah satu indikator yang terus dipantau untuk mendeteksi potensi karhutla sejak dini.
Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra, mengatakan pemantauan hotspot tidak dapat dipisahkan dari pemantauan kejadian karhutla di lapangan.
Informasi dari kedua sumber tersebut menjadi bahan bagi petugas untuk menentukan langkah pengendalian sesuai kondisi wilayah.
“Pemantauan hotspot dan kejadian di lapangan harus berjalan beriringan. Informasi yang diperoleh menjadi bahan untuk menentukan langkah penanganan secara cepat dan tepat, sehingga potensi karhutla dapat terus dikendalikan,” ujar Ronny.
Selain ribuan titik panas, BPBD Kalsel mencatat sebanyak 2.586 kejadian karhutla dengan luas lahan terdampak mencapai 16.539,65 hektare. Angka tersebut merupakan akumulasi kejadian sejak 1 Januari hingga 4 September 2026.
Sejumlah wilayah tercatat memiliki angka kejadian yang cukup tinggi. Kabupaten Banjar menjadi daerah dengan jumlah kejadian terbanyak, yakni 514 kejadian dengan luas lahan terdampak mencapai 4.105,70 hektare.
Kota Banjarbaru menyusul dengan 512 kejadian dan luas terdampak 2.102,94 hektare. Sementara Tanah Laut tercatat 381 kejadian dengan luas 2.339,35 hektare, sedangkan Hulu Sungai Selatan mencapai 358 kejadian dengan luas lahan terdampak 3.063,12 hektare.
Kondisi tersebut membuat pengendalian karhutla membutuhkan pemantauan secara berkelanjutan, terutama di daerah yang memiliki riwayat kejadian cukup tinggi. BPBD bersama unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan informasi yang diterima dapat segera ditindaklanjuti di lapangan.
Ronny menjelaskan bahwa data hotspot bukan secara otomatis menunjukkan seluruh titik tersebut sebagai kejadian kebakaran.
Namun, informasi tersebut tetap penting sebagai sinyal awal yang perlu diverifikasi dan diikuti dengan pemantauan kondisi lapangan.
“Data ini menjadi gambaran perkembangan karhutla di Kalimantan Selatan sampai dengan 4 September 2026. Karena itu, pengendalian terus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan unsur terkait sesuai kondisi di lapangan,” katanya.
Pengendalian karhutla juga tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD. Pemerintah daerah, aparat, petugas lapangan, serta masyarakat terus didorong untuk terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran.
Keterlibatan masyarakat menjadi penting karena pencegahan dapat dilakukan sejak munculnya potensi kebakaran, terutama dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu api di kawasan rawan.
Sementara petugas di lapangan terus memperkuat pemantauan dan respons terhadap laporan maupun indikasi kebakaran.
Dengan jumlah hotspot dan kejadian karhutla yang masih tinggi, BPBD Kalsel menekankan pentingnya kewaspadaan bersama.
Deteksi dini, respons cepat, serta koordinasi lintas sektor diharapkan mampu mencegah kebakaran meluas dan menekan dampaknya terhadap lingkungan maupun masyarakat.
BPBD menegaskan data hingga 4 September tersebut merupakan rekapitulasi sejak awal tahun. Dengan demikian, angka 2.586 kejadian dan luas 16.539,65 hektare merupakan akumulasi sepanjang periode 1 Januari hingga 4 September 2026, bukan jumlah kejadian yang terjadi hanya pada 4 September.
