BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin terus mendorong modernisasi pengelolaan keuangan daerah. Melalui penerapan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Bank Kalsel, Pemkot berupaya mempercepat penyerapan belanja daerah sekaligus menciptakan sistem keuangan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
Kebijakan ini disosialisasikan dalam kegiatan Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Penerapan KKI Bank Kalsel dalam Percepatan Penyerapan Belanja Daerah melalui SIPD RI, yang digelar di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Rabu (5/11/2025).
Wali Kota Banjarmasin H. Muhammad Yamin HR menyebut penerapan KKI merupakan tonggak penting dalam transformasi birokrasi menuju tata kelola keuangan daerah berbasis digital.
“Penerapan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Bank Kalsel merupakan langkah nyata Pemerintah Kota Banjarmasin untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar Yamin dalam sambutannya.
Menurutnya, sistem ini diharapkan dapat mempercepat proses administrasi belanja daerah dan meminimalisir penggunaan uang tunai, sehingga transaksi menjadi lebih terpantau dan terintegrasi melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD RI).
“Dengan KKI, penyerapan belanja daerah bisa berjalan lebih cepat dan tepat waktu. Semua transaksi tercatat secara digital sehingga risiko penyimpangan bisa diminimalisir,” jelasnya.
Yamin menegaskan bahwa inovasi ini bukan hanya soal teknologi keuangan, melainkan bagian dari perubahan kultur birokrasi. Ia mengajak seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk aktif memahami dan mengimplementasikan sistem KKI agar manfaatnya benar-benar terasa dalam pelayanan publik.
“Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi seluruh SKPD. Saya mengajak semua peserta untuk aktif berdiskusi dan berbagi pengalaman agar implementasi KKI di Kota Banjarmasin berjalan optimal dan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Selain meningkatkan efisiensi, penerapan KKI juga dinilai dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah. Langkah ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang digagas pemerintah pusat melalui digitalisasi keuangan daerah.
Ia menambahkan, budaya non-tunai harus menjadi bagian dari gaya kerja aparatur modern yang berorientasi pada transparansi dan pelayanan cepat.
“Mari jadikan budaya non-tunai ini sebagai bagian dari transformasi menuju birokrasi yang modern, transparan, dan berdaya saing. Semoga upaya ini membawa manfaat nyata bagi peningkatan kinerja dan pelayanan publik,” ujarnya optimistis.
FGD yang berlangsung interaktif itu diikuti oleh perwakilan SKPD, BPKPAD Kota Banjarmasin, dan pihak Bank Kalsel. Para peserta diberikan pemahaman teknis terkait regulasi, mekanisme, serta pengawasan penerapan KKI agar prosesnya berjalan sesuai ketentuan pemerintah pusat.
Dengan langkah ini, Pemerintah Kota Banjarmasin berharap sistem keuangan daerah semakin kuat, efisien, dan mampu mendukung percepatan pembangunan kota.
“Banjarmasin siap menjadi contoh daerah yang maju dalam penerapan sistem keuangan digital daerah,” tutup Yamin.
