SURAKARTA – Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan (SMV Kemenkeu) kembali menunjukkan komitmennya dalam menjawab persoalan riil masyarakat, khususnya di kawasan permukiman kurang layak huni.
Salah satu implementasinya dilakukan di Kawasan Kumuh Semanggi Segmen Losari–Demangan, Kelurahan Sangkrah, Surakarta. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara meninjau langsung pembangunan rumah layak huni di kawasan tersebut, Kamis (12/02).
Dalam kunjungannya, Wamenkeu menegaskan pentingnya penataan bantaran sungai untuk menjamin hak masyarakat atas hunian yang layak, aman, dan tertata.
“Bantaran sungai perlu ditata dengan baik karena masyarakat yang tinggal di sana juga memiliki hak atas kawasan hunian yang baik dan tertata. Badan usaha di bawah Kementerian Keuangan melihat ini sebagai peluang untuk berkontribusi,” ujar Suahasil.
Melalui joint program TJSL, sejumlah SMV Kemenkeu seperti PT Sarana Multigriya Finansial, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Geo Dipa Energi, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Indonesia Infrastructure Finance, dan PT Karabha Digdaya menyalurkan bantuan total Rp4,48 miliar.
Dana tersebut digunakan untuk membangun 56 unit rumah layak huni bagi 56 kepala keluarga di kawasan tersebut. Pembangunan ini menjadi segmen terakhir dalam penanganan kawasan kumuh di tepian Sungai Bengawan Solo.
Tak hanya fokus pada hunian, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) juga turut melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan usaha Ultra Mikro (UMi). Wamenkeu mendorong agar PIP terus meningkatkan identifikasi dan penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha mikro yang potensial, dengan memperkuat kolaborasi bersama pemerintah daerah.
“Kerja sama dengan Dinas Koperasi dan Dinas UMKM menjadi kunci agar pembiayaan tepat sasaran dan benar-benar mampu meningkatkan usaha mikro dan kecil,” pesannya.
Suahasil menekankan bahwa keberhasilan program ini tak lepas dari kolaborasi dan konsolidasi antar badan usaha di bawah Kemenkeu. Sinergi tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari visi Kementerian Keuangan dalam memperkuat pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara terpadu.
Program TJSL di Kawasan Sangkrah menjadi contoh kolaborasi pentahelix antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, akademisi, serta masyarakat. Penataan kawasan tidak hanya memperbaiki kualitas hunian, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan warga secara berkelanjutan.
“Saya sudah melihat langsung bagaimana penataan kawasan ini memberikan manfaat positif bagi para penghuni. Ini bentuk nyata kolaborasi yang berdampak,” pungkasnya. (Ilh)
