BANJARMASIN – Kota Banjarmasin mulai diarahkan untuk memperkuat pengembangan kota cerdas dengan mengadopsi inovasi yang telah diterapkan sejumlah daerah di Indonesia.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah Bandung Super Maps (BSM) Pro milik Pemerintah Kota Bandung. Inovasi berbasis geospasial tersebut dinilai mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat hingga tingkat akar rumput dan menjadi salah satu referensi dalam pengembangan Smart City di Banjarmasin.
Hal itu mengemuka dalam kegiatan Diseminasi dan Dialog Hasil Kajian Inovasi Tematik Smart City Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) di Padjajaran Suite Resort & Convention Hotel, Kota Bogor, Jawa Barat, 23–24 Oktober 2026.
Kegiatan yang berlangsung secara daring dan luring tersebut mempertemukan pemerintah daerah sasaran dengan daerah yang dinilai berhasil mengembangkan inovasi pelayanan berbasis teknologi.
Selain Banjarmasin, Kabupaten Sragen juga menjadi daerah sasaran kajian. Keduanya dipertemukan dengan Kabupaten Banyuwangi dan Kota Bandung sebagai daerah rujukan melalui metode matching analysis.
Analis Kebijakan Ahli Muda Bapperida Kota Bandung, Ginansyah Munggaran, memaparkan penerapan Bandung Super Maps (BSM) Pro sebagai salah satu inovasi yang dikembangkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan data geospasial.
Inovasi tersebut menarik perhatian Pemerintah Kota Banjarmasin karena dinilai memiliki potensi untuk menjadi referensi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan perkotaan.
Pelaksana Tugas Kepala BSKDN, Raden Gani Muhamad, mengatakan pengembangan Smart City tidak boleh hanya berorientasi pada penciptaan teknologi atau aplikasi baru. Menurutnya, inovasi harus mampu memberikan nilai tambah dan menyelesaikan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
“Inovasi adalah wujud nyata kemampuan berpikir manusia, rasa ingin tahu hingga proses kreatif yang menghasilkan nilai tambah. Filosofinya tentu bukan sekadar menciptakan teknologi baru atau meluncurkan produk yang modern,” ujarnya.
Ia menegaskan, inovasi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, kualitas pelayanan publik, sekaligus daya saing daerah.
Karena itu, hasil kajian tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi daerah sasaran dalam menentukan kebijakan pengembangan kota cerdas sesuai kebutuhan masing-masing.
“Pembelajaran inovasi dari daerah rujukan ini diharapkan bisa direplikasi secara cermat agar sesuai dengan karakteristik, kemampuan fiskal, serta kebutuhan riil masyarakat di Sragen dan Banjarmasin, tentu diselaraskan dengan struktur dan kultur masyarakat yang ada di daerah tersebut,” jelas Gani.
Ia juga mengingatkan bahwa arah inovasi daerah harus sejalan dengan kebijakan nasional dalam RPJMN 2025–2029. Pengembangan teknologi tidak cukup hanya menghasilkan aplikasi, tetapi harus mampu menjawab persoalan mendasar seperti kemiskinan, pengangguran, kesehatan, pendidikan hingga kemandirian fiskal.
Dalam forum yang sama, Direktur LAIP Kementerian Komunikasi dan Digital, Aris Kurniawan, menjelaskan bahwa pengembangan pelayanan publik berbasis kota cerdas kini mulai diarahkan pada pendekatan Pemerintah Digital (PEMDI), sebagai pengembangan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Konsep ini kita lakukan penyesuaian kembali, dengan upaya pendampingan masif secara bertahap yang dilakukan, target dan piloting use case teknologi digital pada kota cerdas dalam 5 tahun ke depan akan terus ditambah dengan mengukur karakteristik wilayah, indikator dan syarat-syarat lainnya yang harus dipenuhi daerah,” terangnya.
Ia menambahkan, transformasi digital juga perlu didukung pembangunan ekosistem pusat data nasional yang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.
“Arah pengembangannya tentu jelas, ekosistem pusat data nasional, diarahkan ke sana dan erat kaitannya pusat data hijau yang berfungsi memaksimalkan dampak lingkungan, lewat energi terbarukan sebagai bagian dari transformasi digital,” tambah Aris.
Sementara itu, Ahli Ikatan Pusat Data Hijau Indonesia (IPUSTAH-ID), Said Madrus, menyoroti pentingnya konservasi energi dalam pengembangan teknologi digital. Menurutnya, pemerintah pusat maupun daerah perlu menerapkan manajemen energi agar pemanfaatan teknologi tetap memperhatikan efisiensi energi.
Adapun daerah rujukan lainnya, Kabupaten Banyuwangi, memaparkan dua inovasi unggulan, yakni Smartkampung dan Banyuwangi One.id. Plt Kepala Bappeda Banyuwangi, Amir Hidayat, menyebut kedua program tersebut telah memberikan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sebagai informasi, Banjarmasin dan Sragen memiliki tantangan pembangunan yang berbeda. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi kedua daerah tercatat di atas 5,6 persen. Namun, Kabupaten Sragen masih menghadapi angka kemiskinan sebesar 11,22 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka di Kota Banjarmasin mencapai 6,49 persen.
Melalui kajian ini, pengembangan Smart City diharapkan tidak berhenti pada pemanfaatan teknologi digital, tetapi juga mampu menghadirkan solusi yang sesuai dengan persoalan dan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah.
