BANJARMASIN – Pemerintah pusat kembali menegaskan komitmennya mempercepat pembenahan tata kelola sampah yang kini menjadi isu strategis nasional.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Percepatan Implementasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Adapun rakor ini dipimpin oleh Zulkifli Hasan selaku Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, didampingi Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, bersama sejumlah kepala daerah di Gedung Kemenko Pangan Lantai 3, Jakarta Pusat, Selasa (31/03).
Pertemuan tersebut menitikberatkan dua agenda utama, yakni percepatan implementasi PSEL di berbagai daerah serta penyusunan peta jalan penggunaan teknologi pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan.
Langkah ini dinilai penting untuk menjamin keberlanjutan ekosistem perkotaan sekaligus mengurangi tekanan volume sampah yang terus meningkat.
Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR turut hadir dalam pertemuan tersebut, adapun kehadirannya berkaitan dengan kesiapan Kota Banjarmasin menjadi salah satu daerah yang berpotensi terlibat dalam program percepatan pengolahan sampah menjadi energi listrik bersama sejumlah kabupaten dan kota lainnya.
Dalam arahannya, Menko Pangan menegaskan bahwa persoalan sampah sudah berada pada kondisi darurat dan memerlukan langkah konkret dari seluruh pemerintah daerah.
“Hari ini kita menyatukan komitmen terhadap kondisi darurat sampah yang tentunya menjadi program prioritas nasional. Ada 61 kabupaten/kota yang kita rangkul dari target awal 33 karena beberapa wilayah digabung dalam aglomerasi,” ujar Zulkifli Hasan.
Ia juga mengingatkan bahwa perubahan perilaku masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah membutuhkan proses panjang.
“Edukasi dan pendekatan yang tepat harus terus dilakukan agar sistem pengelolaan sampah dapat berjalan efektif,” sambungnya.
Selain itu, Zulkifli Hasan menekankan pentingnya ketegasan pemerintah daerah dalam penegakan aturan terkait pengelolaan sampah.
“Saya berharap tanggung jawab penanganan sampah tidak hanya dibebankan pada pemerintah pusat, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh pihak di daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Yamin HR, menyampaikan bahwa forum koordinasi ini sangat penting untuk menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Saya menilai konversi sampah menjadi energi dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menghadapi persoalan sampah perkotaan yang semakin kompleks,” katanya.
Ia juga memastikan bahwa Pemko Banjarmasin siap mendukung kebijakan nasional tersebut. Pemerintah daerah, kata dia, akan menyesuaikan berbagai program pengelolaan sampah agar sejalan dengan konsep waste-to-energy yang tengah didorong pemerintah pusat.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, pemerintah optimistis target pengelolaan sampah secara menyeluruh dapat tercapai.
Melalui pendekatan ekonomi sirkular dan prinsip zero waste, pengelolaan sampah diharapkan dapat mencapai target 100 persen dalam empat tahun ke depan sekaligus menghadirkan manfaat energi bagi masyarakat.
