BANJARMASIN – Perpustakaan kini didorong tidak hanya menjadi tempat membaca dan menyimpan koleksi buku, tetapi juga berperan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan keterampilan, produktivitas, hingga kesejahteraan.
Upaya tersebut terus dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan melalui program Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial yang kali ini digelar di Aula Dispersip Kabupaten Barito Kuala, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan ketiga kalinya dan diikuti sebanyak 100 peserta dari berbagai unsur masyarakat. Diantaranya yakni, pengelola perpustakaan desa, kader Posyandu, kader PKK tingkat desa dan kecamatan, pengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM), serta sejumlah unsur lainnya.
Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Dispersip Kabupaten Barito Kuala, Munadi, S.T., bersama jajaran terkait, dihadiri juga oleh Kepala Dispersip Provinsi Kalsel, Sri Mawarni yang diwakili Pustakawan Ahli Madya, Hj. Arbayah.
Dalam kesempatan tersebut, Hj. Arbayah menegaskan, bahwa perpustakaan perlu terus bertransformasi agar tidak hanya menjadi penyedia informasi, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.
Menurutnya, melalui pendekatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), perpustakaan diharapkan hadir lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.

“Perpustakaan tidak lagi hanya berbicara tentang koleksi buku dan kegiatan membaca, tetapi bagaimana perpustakaan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Inilah yang menjadi semangat Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial,” ujar Hj. Arbayah.
Ia menjelaskan, perpustakaan dapat menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk belajar, mengembangkan keterampilan, berkarya, berinovasi, hingga meningkatkan taraf kesejahteraan.
Namun, penguatan literasi tidak bisa hanya dibebankan kepada pengelola perpustakaan. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak melalui kolaborasi lintas sektor agar program pemberdayaan dapat berjalan optimal.
Arbayah juga mendorong perpustakaan desa berkembang menjadi ruang belajar dan pemberdayaan yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, ibu rumah tangga, masyarakat umum, hingga generasi muda.
Untuk mewujudkannya, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, PKK, Posyandu, sekolah, komunitas, Taman Bacaan Masyarakat, dunia usaha, serta organisasi kemasyarakatan.
“Literasi tidak boleh hanya menjadi urusan perpustakaan. Literasi adalah tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengajak para penggerak literasi di tingkat desa agar lebih aktif mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Salah satunya dengan menghadirkan pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga.
Dengan begitu, keberadaan perpustakaan diharapkan tidak hanya berdampak pada peningkatan minat baca, tetapi juga mampu mendorong kualitas sumber daya manusia, membuka peluang produktivitas, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
Arbayah berharap kolaborasi dan sinergi berbagai pihak dapat terus diperkuat sehingga perpustakaan benar-benar menjadi pusat pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan Kalimantan Selatan yang cerdas, berdaya, produktif, dan sejahtera.
“Jangan menunggu masyarakat datang ke perpustakaan. Perpustakaanlah yang harus semakin aktif hadir dan mendekat kepada masyarakat,” pungkasnya. (Adv/Ilh)
Editor: Nanang
















