BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin mendorong seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dalam pengelolaan data agar informasi yang digunakan dalam pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Penguatan tersebut dinilai penting untuk membangun perencanaan yang lebih terarah, mulai dari menentukan program, mengalokasikan anggaran, hingga mengevaluasi hasil pembangunan.
Hal itu mengemuka dalam Sosialisasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral bertema Optimalisasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dalam Mendukung Pembangunan Berbasis Data di Aula Kayuh Baimbai, Rabu (7/10/2026).
Wakil Wali Kota Banjarmasin Hj. Ananda yang mewakili Wali Kota Banjarmasin H. Muhammad Yamin HR mengatakan, pemerintah perlu mengubah kebiasaan dalam memandang data.
“Kita harus mengubah cara pandang dari data untuk laporan menjadi data untuk keputusan,” pesan Wali Kota yang disampaikan Hj. Ananda.
Menurutnya, data yang dimiliki pemerintah harus mampu memberikan gambaran mengenai kondisi masyarakat secara aktual. Dengan informasi tersebut, perangkat daerah dapat mengetahui persoalan yang terjadi sekaligus menentukan intervensi sesuai kebutuhan.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin Febpry Ghara Utama menekankan bahwa pengumpulan data tidak boleh menjadi tahap akhir.
“Data itu tidak berhenti pada pengumpulan. Data harus dilihat fungsinya untuk apa, kemudian dianalisis sehingga dapat menjadi bahan dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, setiap perangkat daerah memiliki peran dalam penyelenggaraan statistik sektoral. Data yang dihasilkan harus sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, namun tetap dapat terhubung dengan kebutuhan data pemerintah kota secara keseluruhan.
Dengan pengelolaan yang terintegrasi, informasi dari berbagai sektor dapat saling melengkapi. Data kesehatan, misalnya, dapat memberikan gambaran yang lebih utuh apabila dikaitkan dengan kondisi sosial, ekonomi, kependudukan maupun infrastruktur suatu wilayah.
Begitu pula dalam menentukan program pembangunan. Pemerintah dapat menggunakan data untuk mengetahui lokasi yang membutuhkan intervensi, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, hingga mengukur perubahan setelah program dilaksanakan.
Penguatan pemanfaatan data tersebut juga diarahkan melalui portal data pemerintah daerah. Platform tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan bersama bagi perangkat daerah dalam mengakses dan memanfaatkan informasi untuk kebutuhan pembangunan.
Upaya membangun budaya kerja berbasis data turut melibatkan perguruan tinggi dan generasi muda. Hal tersebut terlihat melalui pelaksanaan Banjarmasin Datathon 2026 yang mendorong peserta mengolah data menjadi analisis untuk menjawab berbagai persoalan perkotaan.
Dalam ajang tersebut, Febria Sera Darnefi dari Universitas Sari Mulia meraih juara pertama melalui kajian klasifikasi motif sasirangan menggunakan Convolutional Neural Network (CNN) dan pemodelan spasial sentra IKM.
Juara kedua diraih Muhammad Rizky Aditya dari Universitas Lambung Mangkurat dengan analisis klaster beban penyakit dan sumber daya pelayanan kesehatan puskesmas.
Sementara Muhammad Fadillah dari Universitas Lambung Mangkurat meraih juara ketiga melalui pemetaan ketimpangan pelayanan persampahan.
Pemanfaatan teknologi untuk mendukung tata kelola kota juga muncul dalam Banjarmasin Smart City Ideathon 2026. Peserta menghadirkan sejumlah gagasan yang memadukan teknologi dengan kebutuhan masyarakat.
Tim “Geo-Sinfra Gogo” dari Politeknik Negeri Banjarmasin mengembangkan sistem informasi geografis untuk pemetaan infrastruktur permukiman. Tim “Gawi Sabumi Tech” dari Universitas Lambung Mangkurat menghadirkan “SAMBAT” berbasis AI social listening dan normalisasi Bahasa Banjar untuk mendukung smart governance.
Sedangkan Tim “Buhan Amawang” dari Politeknik Negeri Banjarmasin mengembangkan “Banua Simpun” yang menggabungkan digitalisasi bank sampah dengan aksi bersih sungai berbasis gamifikasi.
Berbagai inovasi tersebut memperlihatkan bahwa data dapat dikembangkan menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dan kemudian diterjemahkan menjadi gagasan penyelesaian masalah.
Karena itu, Pemkot Banjarmasin mendorong peningkatan kualitas statistik sektoral melalui standardisasi, koordinasi, pemanfaatan teknologi serta peningkatan kemampuan aparatur dalam mengolah dan membaca data.
Ketersediaan data yang akurat juga diharapkan mengurangi kemungkinan terjadinya perbedaan informasi antarperangkat daerah. Ketika pemerintah menggunakan rujukan data yang terintegrasi, proses perencanaan hingga evaluasi dapat dilakukan dengan dasar informasi yang lebih konsisten.
Pembangunan berbasis data pada akhirnya bukan sekadar persoalan teknologi. Hal yang tidak kalah penting adalah membangun kebiasaan aparatur untuk menggunakan data dalam setiap tahapan pengambilan keputusan.
Dengan penguatan kolaborasi antarperangkat daerah dan dukungan perguruan tinggi serta masyarakat, Pemkot Banjarmasin berharap data dapat menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan.
Tujuannya agar setiap kebijakan dan program yang dirancang tidak hanya berdasarkan perkiraan, tetapi memiliki dasar informasi yang jelas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat.
