BALANGAN – Pemerintah Kabupaten Balangan terus mempercepat digitalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan Integrated Employee Expenditure Information System (INEXIS).
Sistem tersebut mengintegrasikan pengelolaan data belanja pegawai untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, transparansi, serta keamanan dalam proses pembayaran.
INEXIS telah diterapkan secara penuh sejak 6 Januari 2025. Sistem ini dikembangkan sebagai bagian dari strategi modernisasi manajemen keuangan daerah, khususnya dalam pengelolaan data belanja pegawai secara terintegrasi.
Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Balangan, Mustakim mengatakan INEXIS dikembangkan untuk menyederhanakan proses pengelolaan sekaligus meningkatkan akurasi data belanja pegawai.
“Tujuannya untuk mengurangi kesalahan manusia dan memastikan ketepatan besaran uang yang dibayarkan kepada pegawai setiap bulan,” katanya, Rabu (19/8/26).
Menurutnya, sistem tersebut juga dirancang untuk mencegah kecurangan (fraud) dan penyalahgunaan data operasional. Penerapan INEXIS merupakan tindak lanjut Peraturan Bupati Balangan Nomor 109 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
Selain itu, INEXIS menjadi bagian dari implementasi digitalisasi transaksi keuangan non-tunai dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Tujuan akhirnya adalah menciptakan tata kelola pemerintahan dan administrasi pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel di Pemerintah Kabupaten Balangan,” ujarnya.
Salah satu pembaruan utama INEXIS adalah integrasi data gaji dan tunjangan di bidang keuangan dengan data kepegawaian yang berada di bawah kewenangan perangkat daerah yang menangani kepegawaian.
Mustakim menjelaskan, INEXIS memiliki sejumlah keunggulan, mulai dari efisiensi, transparansi, analitik, hingga mendukung perencanaan anggaran.
Dari sisi efisiensi, sistem ini mengurangi pekerjaan manual dalam pengumpulan bukti dan input data. Otomatisasi tersebut sekaligus menekan risiko kesalahan dalam pengelolaan hak keuangan dan perhitungan pegawai.
Sementara dari sisi transparansi, data belanja pegawai dan berbagai entitas dapat diakses secara terpusat dan konsisten. Fitur analitik juga memungkinkan pemangku kebijakan memantau arus kas dan tren pembayaran secara real-time sesuai kebutuhan.
“Dalam aspek perencanaan, sistem memungkinkan analisis untuk mengidentifikasi pengeluaran yang tidak efisien, mencegah potensi kerugian, serta memperhitungkan kebutuhan anggaran belanja pegawai tahun berikutnya secara lebih presisi dan akurat,” jelasnya.
Sejak diterapkan secara penuh, INEXIS telah digunakan oleh seluruh 32 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Balangan. Sebanyak 3.786 Aparatur Sipil Negara (ASN) telah tercatat dan dikelola datanya melalui sistem tersebut.
“Seluruh proses pengelolaan data kepegawaian, penggajian, hingga pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dapat dilakukan secara terintegrasi,” ungkapnya.
Saat ini, pembayaran belanja pegawai pada 32 SKPD diproses melalui INEXIS. Data penggajian (payroll) dikirim secara otomatis ke KSP Bank Kalsel sehingga proses input data ke bank secara manual dapat dihilangkan.
Menurut Mustakim, penerapan sistem tersebut juga menghasilkan rekapitulasi belanja pegawai yang lebih akurat, konsisten, dan dapat diperbarui secara real-time.
Data tersebut kemudian dapat dimanfaatkan untuk mendukung percepatan pembayaran, penyusunan laporan belanja, hingga pengambilan keputusan dalam perencanaan anggaran daerah.
Dengan penerapan INEXIS, Pemkab Balangan menargetkan pengelolaan belanja pegawai semakin efektif dan terukur, sekaligus memperkuat transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui sistem digital.
Editor: Ande
