KALSEL – Sebagai bagian dari upaya percepatan konektivitas wilayah dan realisasi program prioritas daerah.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel memastikan pembangunan Jembatan Pulau Laut terus berjalan sesuai
“Paket pekerjaan Tahun Anggaran 2025 telah selesai 100 persen dan ini menjadi fondasi penting untuk kelanjutan pembangunan ke tahap berikutnya,” kata Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kalsel, Robby Cahyadi, Rabu (18/2/2026).
Ia menyampaikan bahwa penyelesaian paket pekerjaan tersebut tercapai setelah diberikan tambahan waktu pelaksanaan selama 50 hari, yang dimanfaatkan sepenuhnya untuk menuntaskan seluruh item pekerjaan teknis.
“Tambahan waktu itu kami gunakan secara maksimal sehingga seluruh pekerjaan bisa diselesaikan tanpa ada yang tersisa,” ujarnya.
Seiring rampungnya paket tahun 2025, pemerintah daerah kini mulai memfokuskan langkah pada tahap lanjutan pembangunan melalui skema kontrak tahun jamak atau multiyears selama tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028.
“Untuk paket multiyears, kami sedang berada pada tahap klarifikasi jaminan pelaksanaan dan proses pengadaan barang dan jasa,” jelas Robby.
Ia menambahkan, paket multiyears tersebut akan mencakup pembangunan jembatan pendekat dari dua sisi, yakni dari wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru, yang menjadi akses utama menuju bentang tengah jembatan.
“Mudah-mudahan awal Maret, setelah Hari Raya, kontrak multiyears tiga tahun sudah bisa ditandatangani,” katanya.
Untuk mendukung tahapan lanjutan tersebut, Pemprov Kalsel telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp750 miliar pada Tahun Anggaran 2026, yang akan digunakan untuk pekerjaan dari kedua sisi jembatan.
“Total nilai paket multiyears yang dikelola provinsi selama tiga tahun diperkirakan sekitar Rp2,25 triliun,” ungkap Robby.
Di sisi lain, pembangunan bentang tengah jembatan juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum, dengan nilai kontrak mencapai sekitar Rp3 triliun.
“Pelaksanaan secara paralel antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat ini diharapkan mempercepat penyelesaian proyek secara keseluruhan,” ujarnya.
Dengan sinergi lintas pemerintahan tersebut, pembangunan Jembatan Pulau Laut ditargetkan dapat diselesaikan pada 2028.
Juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, memperlancar arus logistik, serta membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat pesisir dan kepulauan di Kalsel.
