BANJARMASIN – Meningkatnya arus informasi di ruang digital mendorong pemerintah untuk tidak hanya fokus pada penyebaran informasi, tetapi juga memperkuat literasi digital masyarakat agar mampu memilah informasi secara bijak dan bertanggung jawab.
Isu tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Public Communications Summit (PCS) 2026 yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (3/6/2026). Forum tersebut mempertemukan para pemangku kepentingan bidang komunikasi publik dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banjarmasin, Febpry Ghara Utama, mengatakan perkembangan teknologi telah membuat informasi menyebar dalam hitungan detik. Kondisi itu menghadirkan peluang besar, namun juga memunculkan tantangan berupa maraknya informasi yang belum tentu benar.
“Forum ini memberikan banyak wawasan dan pengalaman yang dapat diterapkan dalam pengelolaan komunikasi publik di daerah. Di era digital, setiap informasi dapat menyebar dengan sangat cepat, sehingga diperlukan strategi komunikasi yang terintegrasi, kolaboratif, dan berbasis fakta agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan terpercaya,” ujarnya.
Menurut Febpry, peningkatan literasi digital menjadi salah satu langkah penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh hoaks maupun informasi yang menyesatkan. Karena itu, pemerintah daerah perlu terus membangun komunikasi yang terbuka dan edukatif kepada masyarakat.
Ia menambahkan bahwa komunikasi publik yang baik tidak hanya menyampaikan program pemerintah, tetapi juga mampu menciptakan ruang dialog yang sehat antara pemerintah dan masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa komunikasi pemerintah tidak hanya informatif, tetapi juga mampu membangun partisipasi publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap berbagai program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota Banjarmasin,” katanya.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Noor Yaumil, menilai tantangan komunikasi publik saat ini semakin kompleks karena perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat.
Menurutnya, seluruh instansi pemerintah perlu memiliki pemahaman yang sama dalam mengelola informasi dan mengantisipasi berbagai isu yang berkembang di masyarakat.
“Di tengah perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, kita membutuhkan pemahaman, koordinasi, dan sinergi dalam mengawal kepercayaan publik,” tegasnya.
Melalui Public Communications Summit 2026, pemerintah daerah didorong untuk terus memperkuat kapasitas komunikasi publik, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta membangun ekosistem informasi yang sehat guna mendukung pembangunan dan menjaga kepercayaan publik di era digital.
