JAKARTA – Pemerintah terus mematangkan kesiapan pelaksanaan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Persiapan tersebut dibahas langsung Presiden RI Prabowo Subianto bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dalam rapat di Istana Merdeka, Kamis (21/5/2026).
Dalam rapat tersebut, pemerintah turut membahas mekanisme ekspor sejumlah komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO), batu bara, hingga ferro alloy melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah saat ini tengah menyelesaikan berbagai instrumen regulasi pendukung agar implementasi kebijakan berjalan sesuai jadwal.
Ia menyebut regulasi yang sedang difinalisasi meliputi aturan dari Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, hingga Kementerian Keuangan.
“Tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendag, dari BI, maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan sebelum 1 Juni akan diselesaikan,” ujar Airlangga kepada awak media usai rapat.
Selain penyiapan regulasi, pemerintah juga mulai melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan asosiasi terkait agar kebijakan baru tersebut dapat dipahami secara menyeluruh oleh sektor industri.
Menurut Airlangga, pemerintah ingin memastikan implementasi kebijakan tidak mengganggu aktivitas ekspor perusahaan yang selama ini sudah berjalan.
“Ekspor tetap dilakukan oleh perusahaan existing, hanya nanti ada pelaporan kepada Danantara untuk dilakukan penyesuaian sistem dalam beberapa bulan ke depan,” jelasnya.
Di tengah situasi global yang masih dipenuhi ketidakpastian, pemerintah juga menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional tetap stabil.
Salah satunya melalui keberlanjutan kebijakan work from home (WFH) selama dua bulan ke depan serta penyiapan paket insentif ekonomi pada kuartal kedua tahun ini.
“Langkah tersebut diperlukan sebagai bentuk antisipasi terhadap kondisi global yang masih dipengaruhi konflik dan perlambatan ekonomi dunia,” tukasnya.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap devisa hasil ekspor dapat lebih optimal tersimpan di dalam negeri, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional dan kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Indonesia.
