JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berhasil menyelamatkan sebanyak 510 korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam kurun waktu sepekan pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada 13–19 November 2026.
Dalam operasi serentak yang digelar Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri bersama seluruh jajaran Polda dan Polres tersebut, petugas menangani 207 laporan polisi dan meringkus 238 tersangka.
Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah merinci, dari total 510 orang yang diselamatkan, 448 di antaranya merupakan korban dewasa dan 62 lainnya adalah anak-anak.
“Secara persentase, korban didominasi oleh perempuan dewasa sebesar 50 persen, disusul laki-laki dewasa 37 persen, dan anak-anak 13 persen,” jelas Nurul di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Menurutnya seluruh langkah penindakan di lapangan dilakukan secara selektif dan terukur berdasarkan hasil penyelidikan yang mendalam, dengan tetap memprioritaskan keselamatan petugas maupun perlindungan terhadap para saksi dan korban.
“Penanganan TPPO tidak terhenti pada saat korban berhasil ditemukan atau diselamatkan, tetapi harus dilanjutkan dengan proses pemulangan, pendampingan, serta reintegrasi sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat,” bebernya.
Dalam proses penyidikan, polisi mengungkap para tersangka memiliki peran berlapis di dalam sindikat, mulai dari perekrut, penampung, penyalur, pengirim, penerima, pemodal, hingga mucikari.
“Penyidik terus mengembangkan perkara ini guna mengungkap pengendali jaringan maupun pihak yang memperoleh keuntungan dari kejahatan tersebut,” katanya.
Dari ratusan kasus yang diungkap, modus pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural masih mendominasi dengan angka 42 persen, diikuti eksploitasi seksual terhadap orang dewasa sebesar 38 persen.
Selain itu, ditemukan pula modus eksploitasi seksual anak, pekerja rumah tangga dalam negeri, pengantin pesanan, anak buah kapal (ABK), hingga perekrutan sebagai tentara bayaran.
Terkait modus perekrutan tentara bayaran, Kasubdit II Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang menerangkan bahwa kasus yang saat ini ditangani kepolisian berkaitan dengan pengiriman warga negara Indonesia ke Rusia.
Para korban tercatat berasal dari sejumlah daerah, meliputi Jakarta, Surabaya, Bogor, dan Sumatera Utara.
Sementara untuk informasi mengenai dugaan keberangkatan ke Ukraina, pihaknya masih melakukan pendalaman karena belum masuk dalam berkas perkara resmi yang ditangani saat ini.
“Data korban anak yang kami sampaikan merupakan kompilasi dari seluruh Indonesia, dan kami masih terus berkoordinasi dengan masing-masing Polda untuk memastikan kondisi terkini mereka,” kata Yolanda.
Sementara itu, Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol. Erdi A. Chaniago menegaskan bahwa masifnya operasi penindakan ini merupakan wujud komitmen institusi dalam mengawal program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, khususnya penegakan hukum TPPO yang tetap mengedepankan sisi humanis.
“Penanganan TPPO merupakan program prioritas Bapak Kapolri yang dilakukan secara humanis dan berkelanjutan demi memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam beraktivitas,” ujar Erdi.
Di luar upaya represif, Polri turut menggencarkan langkah pencegahan lewat program edukasi Rise and Speak yang telah menjangkau 47.550 peserta melalui 279 kegiatan sosialisasi bagi perempuan, anak, dan pencari kerja di daerah rawan.
Sedangkan untuk pemulihan korban, sebanyak 84 orang telah dipulangkan ke daerah asalnya dan diserahkan penanganannya kepada LPSK, Dinas Sosial, DP3A, serta Kementerian P2MI guna mendapatkan rehabilitasi psikologis, akses pendidikan bagi anak, hingga pemberdayaan ekonomi bagi korban dewasa.
Pada kesempatan yang sama, Brigjen Pol. Nurul Azizah juga memberikan pembaruan terkait dua kasus yang menjadi perhatian publik.
Untuk pengejaran buronan kasus Almisri, Bareskrim terus berkoordinasi dengan Divhubinter Polri dan Interpol pasca-diterbitkannya Red Notice.
Adapun untuk perkara yang melibatkan Bupati Kupang di Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), Nurul menepis tegas kabar miring di media sosial yang menyebut kasus tersebut berakhir damai.
“Informasi bahwa terjadi perdamaian dan sebagainya itu tidak betul. Prosesnya tetap berjalan sesuai dengan prosedur. Asistensi tetap dilakukan dari awal sampai hari ini, dan teman-teman dari Polda NTT melakukan penegakan hukum secara profesional,” tegasnya.
Menutup keterangannya, Polri kembali mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja bergaji tinggi tanpa kejelasan perusahaan dan prosedur resmi, serta tidak sembarangan menyerahkan dokumen pribadi maupun paspor kepada pihak yang tidak berwenang.














