Balangan – Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Balangan menanggapi viralnya destinasi Bukit Japan yang belakangan ramai diperbincangkan masyarakat. Hingga saat ini, lokasi tersebut belum memiliki pengelola resmi sehingga pemerintah daerah belum dapat melakukan penanganan secara optimal.
Demikian disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Daya Tarik Destinasi Wisata Kabupaten Balangan, M. Sigit Kondang Wibowo, Senin (23/2/2026).
“Perlu diketahui, Bukit Japan sampai saat ini masih belum ada pengelolanya. Bagi kami di Disporapar, destinasi wisata yang bisa dibantu pengelolaannya itu apabila sudah ada pengelola resminya, yaitu Pokdarwis,” ujar Sigit.
Ia menjelaskan, Pokdarwis atau Kelompok Sadar Wisata merupakan kelompok masyarakat yang dibentuk untuk mengelola dan mengembangkan destinasi wisata di wilayahnya. Tanpa adanya Pokdarwis, pemerintah kesulitan memberikan intervensi maupun bantuan secara resmi.
“Di Bukit Japan ini belum terbentuk Pokdarwis, otomatis pengelolaannya belum tertata. Itu sebabnya muncul keluhan seperti sampah yang berserakan, parkir mahal, dan berbagai isu negatif lainnya,” jelasnya.
Menurut Sigit, pihaknya telah melakukan koordinasi langsung dengan pemerintah desa setempat guna mencari solusi pengelolaan destinasi tersebut. Bukit Japan diketahui berada di wilayah Panikin yang merupakan bagian dari Desa Mayanau.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Kepala Desa Mayanau bersama perangkat desa, termasuk yang berasal dari Panikin. Alhamdulillah, sudah ada kesepakatan untuk membentuk Pokdarwis di sana,” katanya.
Ia mengungkapkan, sebelumnya pembentukan Pokdarwis sempat terkendala persoalan kepemilikan lahan yang masih dimiliki pihak tertentu sehingga perlu dilakukan sinkronisasi terlebih dahulu.
“Kendalanya kemarin memang soal lahan, karena kepemilikannya masih perlu diselaraskan. Tapi terakhir sebelum puasa, kami sudah mendapat informasi bahwa mereka siap membentuk Pokdarwis,” tambahnya.
Sigit menegaskan, setelah Pokdarwis resmi terbentuk melalui musyawarah desa dan disahkan kepala desa, Disporapar akan menindaklanjuti melalui pembinaan dan dukungan program pengembangan wisata.
“Nanti setelah terbentuk dan diusulkan ke kami, baru bisa kami tindaklanjuti. Pemerintah bisa membantu dari sisi pembinaan, sosialisasi, serta bagaimana pengelolaan wisata yang baik dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dengan adanya pembentukan Pokdarwis tersebut, Disporapar berharap pengelolaan Bukit Japan dapat lebih tertata sehingga potensi wisatanya dapat berkembang tanpa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar. (Sal)
