BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) terus mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan di seluruh perangkat daerah maupun pemerintah kabupaten/kota.
Salah satu target yang ingin diwujudkan adalah seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mampu mencapai nilai pengawasan kearsipan minimal kategori B.
Target tersebut disampaikan Kepala Dispersip Kalsel, Sri Mawarni dalam kegiatan Apresiasi Kearsipan Tahun 2026 yang dirangkai dengan pemberian penghargaan hasil pengawasan kearsipan di Aula Dispersip Kalsel, Banjarmasin, Rabu (18/11/2026).
Sri Mawarni menjelaskan, penilaian pengawasan kearsipan dilakukan berdasarkan sejumlah indikator yang mengacu pada standar Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Sementara untuk perangkat daerah, penilaian juga menggunakan instrumen pengawasan yang telah diperbarui dengan objek penilaian tahun 2025.
Menurutnya, hasil penilaian yang masih berada pada kategori rendah menjadi tantangan bagi seluruh instansi untuk melakukan pembenahan, sehingga kualitas pengelolaan arsip dapat meningkat secara merata.
“Jadi mudah-mudahan untuk tahun 2026 ini nanti semua nilainya menjadi bagus, minimal B kategorinya. Adanya nilai yang masih sangat kurang dan sebagainya menjadi tantangan bagi kita untuk terus memperbaiki penyelenggaraan kearsipan,” ujarnya.
Ia menegaskan, peningkatan kualitas kearsipan tidak dapat hanya dibebankan kepada petugas arsip, tetapi membutuhkan komitmen seluruh pimpinan instansi. Dukungan terhadap kebijakan, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan arsip yang tertib.
Selain itu, pengelolaan arsip harus dilakukan secara berkesinambungan, mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan hingga penyusutan. Rekomendasi hasil pengawasan juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi setiap instansi untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan selama proses audit.
Di tengah perkembangan teknologi, Sri Mawarni turut mendorong peningkatan kompetensi SDM kearsipan dalam menghadapi transformasi digital. Salah satunya melalui penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) diharapkan semakin optimal dan didukung kemampuan pengelola arsip dalam memahami sistem digital.
Menurutnya, kearsipan tidak lagi hanya berkaitan dengan dokumen konvensional, tetapi juga mencakup pengelolaan arsip digital yang harus tetap memperhatikan keamanan, ketertiban, dan kemudahan akses.
“Arsip itu selain menjadi bukti dalam pelaksanaan pekerjaan dan memiliki legalitas dari aspek hukum, juga menjadi memori tentang Banua yang dapat diwariskan kepada anak cucu kita. Dengan arsip yang baik, pemerintahan bisa lebih transparan, akuntabel, dan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Pelayanan Kearsipan Dispersip Kalsel, Muammar menambahkan bahwa terdapat sejumlah aspek yang menjadi indikator penilaian pengawasan kearsipan.
Aspek tersebut meliputi pembinaan, kebijakan, pengelolaan arsip dinamis, sumber daya manusia, serta ketersediaan sarana dan prasarana, baik pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan maupun Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) pemerintah kabupaten/kota.
Ia mengatakan, proses penilaian dilakukan melalui audit langsung ke lapangan serta pemeriksaan bukti dukung yang disampaikan masing-masing instansi.
“Dari seluruh aspek tersebut, ada sekitar empat sampai lima instrumen yang digunakan. Tim melakukan audit dengan turun langsung ke lapangan dan memeriksa bukti dukung yang telah diserahkan oleh SKPD maupun lembaga kearsipan daerah. Hasilnya akan menjadi dasar penilaian penyelenggaraan kearsipan, baik secara internal maupun eksternal,” jelas Muammar.
Daftar Penerima Penghargaan Apresiasi Kearsipan 2026
Dalam kegiatan tersebut, Dispersip Kalsel juga memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah, SKPD, serta SDM kearsipan yang memperoleh hasil penilaian terbaik.
Berikut daftar penerima penghargaan:
1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terbaik
- Peringkat 1: Kabupaten Barito Kuala
- Peringkat 2: Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Peringkat 3: Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. SKPD Terbaik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
- Peringkat 1: Dinas Kesehatan
- Peringkat 2: Dinas Perkebunan dan Perikanan
- Peringkat 3: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Sumber Daya Manusia Kearsipan Terbaik pada SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
- Peringkat 1: Arifa Rahmahayatun Nufus, S.ST. Ars.
- Peringkat 2: Annisa, A.Md.
- Peringkat 3: Maimunah, S.Sos.
Melalui pemberian penghargaan ini, Dispersip Kalsel berharap capaian para penerima dapat menjadi motivasi bagi instansi lainnya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip.
Upaya pembinaan dan pengawasan juga akan terus diperkuat guna mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang profesional, tertib, dan mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel. (Adv/Ilh)
Editor: Nanang
















