JAKARTA – Pembiayaan investasi pemerintah melalui APBN terus diarahkan ke sektor yang memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk penyediaan rumah dan akses pendidikan. Hingga 31 Agustus 2026, realisasi pembiayaan investasi pemerintah telah mencapai Rp62,6 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan pembiayaan tersebut disalurkan ke sejumlah sektor strategis, mulai dari pangan, pertanian, perumahan, pendidikan hingga infrastruktur.
Salah satu sektor yang mendapat dukungan adalah perumahan. Hingga akhir Agustus 2026, pemerintah telah merealisasikan pembiayaan sekitar Rp11 triliun untuk sektor tersebut.
Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), penyaluran pembiayaan telah mencapai lebih dari 139 ribu unit rumah dengan nilai Rp17,4 triliun. Program ini telah menjangkau 35 provinsi.
Dukungan APBN juga diberikan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Pemerintah menambahkan dana abadi LPDP sebesar Rp15 triliun. Dana tersebut digunakan untuk mendukung program beasiswa pendidikan bagi masyarakat.
Hingga kini, LPDP telah mendanai sebanyak 20.792 penerima beasiswa. Jika digabungkan dengan penerima manfaat dari program kolaborasi, jumlahnya telah mencapai lebih dari 37.000 orang.
Suahasil menegaskan bahwa pembiayaan investasi tersebut diarahkan untuk kebutuhan jangka panjang dan bukan sekadar pengeluaran rutin pemerintah.
“Ini adalah semua digunakan untuk investasi. Untuk menjadi uang yang dari APBN untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk membuat supaya cadangan beras itu cukup,” jelasnya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Selain pendidikan dan perumahan, pemerintah juga mengalokasikan pembiayaan untuk sektor pangan. Dukungan kepada Perum Bulog digunakan untuk menjaga cadangan beras pemerintah sekaligus mendukung stabilitas harga dan kesejahteraan petani.
Pemerintah juga memberikan pembiayaan kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk mendukung pengadaan dan pengelolaan lahan bagi proyek-proyek strategis.
Sementara itu, pembiayaan investasi turut disalurkan kepada sejumlah lembaga lain, seperti Lembaga Keuangan Indonesia (LKI), PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
Di sisi pembiayaan utang, realisasi pembiayaan utang neto pemerintah hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp506 triliun. Suahasil menyebut angka tersebut masih sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam APBN.
“Ini on track. Karena itu, sesuai dengan rencana APBN, dia on track, kita perhatikan terus ke depannya dan kita laporkan terus,” ungkapnya.
Kinerja pasar Surat Berharga Negara (SBN) juga terus dipantau di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah bersama Bank Indonesia melakukan koordinasi untuk menjaga stabilitas pasar keuangan.
Salah satu indikatornya terlihat dari yield spread SBN Indonesia terhadap US Treasury yang berada di sekitar 217 basis poin. Sementara rata-rata bid to cover ratio lelang SUN tercatat 1,88 kali dan lelang SBSN mencapai 2,53 kali.
