JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan langsung Presiden Prabowo Subianto.
Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 tersebut digelar di Gedung Nusantara Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Sebelum rapat dimulai, Puan menyambut kedatangan Presiden Prabowo di Gedung DPR. Kesempatan itu juga dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Rapat paripurna tersebut dihadiri sebanyak 451 anggota DPR. Saat memimpin sidang, Puan didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati.
“Perkenankanlah kami selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI yang ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” kata Puan saat membuka rapat.
Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga Kabinet Merah Putih turut hadir, di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Panglima TNI Agus Subiyanto, serta Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Turut hadir pimpinan MPR RI dan DPD RI, Ketua BPK RI Isma Yatun, Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Ketua KPK Setyo Budiyanto, hingga sejumlah ketua umum partai politik seperti Bahlil Lahadalia, Surya Paloh, Abdul Muhaimin Iskandar, Al Muzzammil Yusuf, dan Agus Harimurti Yudhoyono.
Dalam pengantarnya, Puan mengatakan KEM dan PPKF RAPBN 2027 menjadi dasar penyusunan APBN 2027 yang memuat arah kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal negara.
Menurutnya, KEM dan PPKF 2027 memiliki peran strategis karena bukan hanya terkait postur APBN yang sehat dan berkelanjutan, tetapi juga untuk mengantisipasi berbagai risiko ekonomi baik dari dalam maupun luar negeri.
“Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan bukan hanya berorientasi pada peningkatan angka Produk Domestik Bruto semata, tetapi juga pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan rakyat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan,” ujarnya.
Puan juga menyebut asumsi makro dan arah fiskal dalam KEM PPKF akan memberi sinyal kepada investor, dunia usaha, pemerintah daerah, dan pelaku pasar mengenai ruang gerak perekonomian nasional pada 2027.
Sementara itu, Presiden Prabowo mengaku sengaja hadir langsung menyampaikan pidato KEM dan PPKF RAPBN 2027 karena kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia yang penuh ketidakpastian.
“Saya sengaja minta waktu untuk berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian, untuk menyampaikan langsung sendiri arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara kita,” ujar Prabowo.
Ia menilai konflik dan ketegangan global yang terjadi di berbagai kawasan dunia turut berdampak terhadap kondisi ekonomi nasional sehingga pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi yang tepat.
“Oleh karena itu, karena kondisi yang kita hadapi seperti ini, saya berpendapat bahwa Presiden RI harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara,” tegasnya. (Ilh)
