BANJARMASIN – Isu pemerataan layanan air bersih dan penguatan integritas internal menjadi fokus dalam kegiatan sosialisasi penegakan hukum yang digelar di PT Air Minum Bandarmasih, Banjarmasin, Kamis (30/4/2026).
Agenda ini tidak hanya menyoroti pencegahan korupsi, tetapi juga menjadi momentum evaluasi kualitas pelayanan publik.
Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, menegaskan bahwa persoalan distribusi air bersih masih menjadi tantangan serius, terutama di wilayah pinggiran kota.
“IKondisi tersebut sebagai hal yang harus segera dibenahi agar layanan bisa dirasakan merata oleh seluruh masyarakat, di mana penyaluran air bersih kita belum maksimal, ini fakta yang harus kita perbaiki bersama,” ujarnya.
Ia juga menyinggung keluhan masyarakat terkait biaya pemasangan sambungan air yang dinilai masih memberatkan.
“Pemerintah saat ini tengah mengkaji skema kebijakan agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh akses pemasangan secara gratis sebagai solusi nyata di lapangan,” jelasnya.
Di sisi lain, Yamin menekankan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus dimulai dari dalam organisasi. Ia mengakui bahwa potensi penyimpangan kerap muncul dari internal, sehingga dibutuhkan keberanian, konsistensi, serta keteladanan dalam menjalankan aturan.
“Tidak boleh ada toleransi terhadap penyimpangan, sekecil apa pun. Integritas harus dijalankan, bukan sekadar diucapkan,” tegasnya.
Menurutnya, korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga ancaman terhadap kepercayaan publik dan keberlanjutan pembangunan.
“Jika praktik tersebut dibiarkan, maka dampaknya akan merusak sistem sekaligus harapan masyarakat terhadap pemerintah,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI, Endang Agustina, menilai bahwa penguatan sistem harus dibarengi dengan pembentukan karakter individu. Ia menegaskan bahwa pencegahan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan regulasi dan pengawasan semata.
“Kalau ingin sistem ini bersih, mulai dari diri sendiri. Jujur, tidak hidup berlebihan, dan selalu bersyukur,” ujarnya.
Endang juga melihat kegiatan ini sebagai peluang bagi Banjarmasin untuk membangun tata kelola perusahaan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.
“Keinginan untuk hidup di luar batas sering menjadi celah awal terjadinya penyimpangan, sehingga pengendalian diri menjadi faktor penting,” tukasnya.
Melalui penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta komitmen terhadap pelayanan yang merata, Pemerintah Kota Banjarmasin berupaya menghadirkan sistem yang lebih bersih sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik.
