BANJARMASIN – Upaya mendorong optimalisasi serapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jelang akhir tahun, Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar Rapat koordinasi dan evaluasi Pelaksanaan kegiatan serta Realisasi Penyerapan Anggaran Triwulan III Tahun 2025, pada Selasa (21/10) di Aula Kayuh Baimbai Balai Kota.
Pertemuan itu dipimpin langsung oleh Wali Kota Banjarmasin H. Muhammad Yamin HR, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Ikhsan Budiman dan Asisten II Setdako, Taufik Rivani, dihadiri seluruh Kepala SKPD, Bagian, Camat dan Perusda di lingkungan pemerintah kota Banjarmasin.
Pada kesempatan itu, Yamin turut menyoroti capaian realisasi fisik dan keuangan di berbagai SKPD yang kini memasuki triwulan ketiga. Dalam laporan yang diterima, capaian keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin secara keseluruhan masih berada di angka 68,06% dengan nilai realisasi baru mencapai 51,05%. Adapun dari target serapan yang dibebankan kepada SKPD sebesar 75,96%, masih didapati beberapa SKPD yang memiliki nilai serapan di bawah 65%, yakni Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Hal ini pun turut menyita atensi Walikota yang berharap evaluasi menyeluruh dapat dilakukan di sisa waktu tahun anggaran berjalan. Ia meminta SKPD dapat memaksimalkan serapan anggaran di instansi masing-masing dengan mempertimbangkan skala program prioritas yang berdampak nyata bagi warga kota.
“Kita ingin 2026 SKPD bisa memaksimalkan serapan anggaran secara sistematis. Di sisa tahun ini, tentu masih bisa terkejar, kita perlu komunikasi yang efektif. Sebab sinkronisasi itu menjadi penting apabila ada kegiatan yang terhambat atau tertunda,” tekannya disela arahan.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa serapan anggaran yang tinggi bukan hanya soal memenuhi target administratif, tetapi menjadikan hal tersebut sebagai indikator keberhasilan pembangunan daerah.
“Anggaran yang terserap dengan baik tentu akan memunculkan program pembangunan yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Berkaitan dengan capaian yang masih kurang di beberapa SKPD, ini jadi catatan kita agar dapat menyesuaikan untuk dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan prioritas daerah, jangan ditunda lagi,” beber Yamin.
“Fokus kita harus pada hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan soal penyelesaian administratif semata,” tegasnya diakhir arahan.
Sementara itu, Sekdako Ikhsan Budiman memberi atensi khusus terhadap tantangan yang dihadapi beberapa SKPD strategis terkait realisasi fisik yang masih kurang.
“Ada beberapa kegiatan fisik yang awalnya sudah terencana, namun karena satu dan lain hal batal ditayangkan. Ini perlu digarisbawahi bahwa tidak semua pekerjaan harua dipaksakan jalan kalau memang tidak ada urgensinya atau belum bisa dilaksanakan,” ujar Ikhsan.
“Ini akan jadi perhatian dalam evaluasi lanjutan, bagaimana harapan kita pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan yang masih tersisa itu bisa dipercepat, namun tetap mengedepankan kualitas dan aturan yang ada,” tambah dia.
Senada, Asisten II Taufik Rivani menyebut pentingnya evaluasi ini untuk menghindari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) yang terlalu besar, juga untuk memastikan penggunaan anggaran yang efisien, efektif dan tetap memperhatikan dampak dan manfaat dari setiap kegiatan.
“Sebagaimana dikatakan pak Wali, dua bulan ke depan kita bisa menyelesaikan sisa realisasi 49%. Tapi bukan sekedar menyelesaikan angka-angka target realisasi fisik dan keuangan saja, tapi harus memiliki urgensi, manfaat dan orientasi yang nyata terhadap kepentingan publik,” tandasnya.
