BANJARMASIN – Memasuki satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah tokoh di Kalimantan Selatan (Kalsel) menilai kinerja kedua pemimpin nasional tersebut memuaskan.
Mareka menyoroti stabilnya perekonomian nasional, langkah efisiensi anggaran, hingga keberanian pemerintah melakukan reformasi sistem dari pondasinya.
Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmie menilai tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari pertama pemerintahan Prabowo mencapai lebih dari 80 persen.
“Angka ini menunjukkan penerimaan yang luar biasa dari masyarakat,” ujarnya.
Helmie juga mengapresiasi kebijakan efisiensi anggaran dan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Menurutnya, langkah tersebut menjadi momentum agar pemerintah daerah lebih kreatif dan berhati-hati dalam mengelola keuangan.
“Selama ini banyak anggaran habis untuk membuat gapura atau tugu selamat datang, bukan menyentuh kebutuhan masyarakat. Penghematan ini penting agar Pemda sadar dan mau memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.
Di sisi lain, pandangan juga muncul dari Ketua KNPI Kalsel, Imam Satria Jati. Ia menilai kebijakan efisiensi anggaran merupakan bagian dari upaya memperbaiki sistem pemerintahan dari akar terdalam.
“Presiden memperbaiki kenegaraan ini dari pondasinya. Kalau anggaran bisa diefisiensikan, otomatis kebocoran juga turun,” ujarnya, menyinggung langkah pemerintah dalam menekan perilaku koruptif.
Dari sisi ekonomi, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Hastin Umi Anisah menyebut kinerja ekonomi Indonesia masih solid.
Pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 4,8–5,1 persen dengan inflasi yang terkendali.
Menurutnya, daya tahan ekonomi tersebut ditopang oleh kekayaan sumber daya alam dan kekuatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Terkait program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG), Umi Anisah menilai inisiatif ini sangat ambisius namun memiliki potensi besar.
“Kalau dibandingkan dengan Jepang, mereka butuh 20 tahun membangun sistem serupa. Indonesia menargetkan dua tahun—ini luar biasa. Tapi semoga pelaksanaannya bisa melibatkan UMKM lokal dan kantin sekolah di daerah, agar manfaatnya merata,” katanya.
Meski banyak kemajuan, Imam Satria Jati memberi catatan terhadap kebijakan kepemudaan nasional. Ia mendesak agar Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dipisah menjadi dua lembaga berbeda.
“Selama ini program kepemudaan hanya dapat porsi sekitar 20 persen, sisanya untuk olahraga. Padahal pembinaan karakter dan kreativitas pemuda seharusnya jadi prioritas,” kritiknya.
Menutup refleksi setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, para tokoh Banua sepakat bahwa stabilitas politik, penegakan hukum, dan keterlibatan publik menjadi kunci keberlanjutan pembangunan nasional.
Mereka juga mengajak masyarakat dan media di Kalsel untuk terus mengawal serta mengkritisi secara konstruktif setiap kebijakan pemerintah pusat, agar semangat reformasi benar-benar dirasakan hingga ke daerah.
