BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) keberlanjutan program Penyuluhan Hukum dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah Kota Banjarmasin, yang berlangsung di Rattan Inn Hotel Banjarmasin, Senin (13/10).
Wali Kota Banjarmasin H. Muhammad Yamin HR yang membuka sekaligus menjadi keynote speaker pada kesempatan tersebut menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan komitmen penuh para pemangku jabatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan berkeadilan.
Ia juga menggarisbawahi bahwa MoU ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret bagi Pemerintah Kota Banjarmasin dalam memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi di seluruh lini pemerintah daerah secara eksplisit.
“Pemerintahan yang bersih dan berintegritas adalah pondasi utama pelayanan publik yang efektif. Pencegahan korupsi bukan hanya jadi tugas aparat penegak hukum, tapi juga tanggung jawab moral seluruh aparatur pemerintah,” tegas Yamin di hadapan para peserta.
Menurutnya lagi, kerja sama dengan Kejari Banjarmasin tidak hanya bersifat seremoni dan administratif, tetapi mencakup berbagai aspek nyata mulai dari pendampingan hukum, edukasi hingga pembinaan integritas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Kita ingin membangun budaya kerja yang taat aturan dan menjunjung tinggi etika publik. Dengan adanya penyuluhan hukum, para aparatur akan lebih memahami risiko hukum yang timbul dari setiap kebijakan, sehingga mampu bekerja dengan lebih hati-hati dan profesional,” tambahnya.
Oleh karena itu, Ia mengimbau seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin agar dapat menjadikan momentum ini sebagai refleksi atas tanggung jawab moral dalam melayani masyarakat.
“Kita tahu bahwa pencegahan korupsi bukan semata urusan hukum, melainkan cerminan karakter dan integritas seseorang. Jadi pesan saya kepada aparatur agar bekerjalah dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan dahulukan kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
