BANJARMASIN – Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pelayanan publik menjadi perhatian Ketua LSM Olah Tajuk Banjar Kalsel sekaligus kader DPD Partai Golkar Kota Banjarmasin, Ir. H. Sukrowardi, M.A.P., yang dibahas dalam silaturahmi dan diskusi bersama jajaran Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam) Polda Kalimantan Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, Sukrowardi menyampaikan sejumlah persoalan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Selain karhutla, pembahasan juga mencakup pelayanan air bersih serta ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kalimantan Selatan.
Menurut Sukrowardi, karhutla perlu menjadi perhatian bersama karena dampaknya tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat.
Karena itu, penanganannya dinilai perlu dilakukan secara terpadu, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan hingga penanganan ketika terjadi kebakaran.
Ia mendorong pemerintah daerah bersama aparat, masyarakat, dunia usaha dan pihak terkait lainnya memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi potensi karhutla di sejumlah wilayah Kalsel.
“Karhutla tidak cukup hanya ditangani ketika sudah terjadi. Pencegahan dan kesiapsiagaan harus diperkuat sejak awal, sehingga potensi kebakaran dapat ditekan dan dampaknya tidak meluas,” ujar Sukrowardi.
Selain karhutla, pelayanan publik juga menjadi perhatian dalam diskusi tersebut. Sukrowardi menyoroti kebutuhan masyarakat terhadap layanan air bersih serta ketersediaan BBM.
Menurutnya, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus mendapat perhatian, terutama berkaitan dengan kualitas pelayanan dan pemerataan distribusi. Berbagai kendala yang masih terjadi di lapangan diharapkan dapat dievaluasi dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
Sementara terkait BBM, ia menilai kelancaran pasokan dan distribusi sangat berkaitan dengan aktivitas masyarakat, transportasi dan perekonomian. Karena itu, koordinasi serta pengawasan perlu terus diperkuat agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
Sukrowardi berharap berbagai persoalan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dan instansi terkait untuk kemudian ditindaklanjuti melalui langkah yang konkret.
Pertemuan bersama jajaran Polda Kalsel melalui Ditintelkam tersebut juga dinilai menjadi ruang komunikasi untuk menyampaikan aspirasi dan berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Sukrowardi mengapresiasi adanya forum silaturahmi dan diskusi tersebut. Menurutnya, komunikasi antara aparat, pemerintah, tokoh masyarakat dan elemen lainnya perlu terus dibangun untuk menjaga situasi Kalsel tetap aman dan kondusif.
“Dengan komunikasi dan sinergi yang terus dibangun, berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat dapat disampaikan dan dibahas bersama untuk mencari solusi demi kepentingan masyarakat dan kemajuan Banua,” pungkasnya. (Ilh)
Editor: Nanang
