BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan hingga ke tingkat paling bawah.
Salah satu langkah nyatanya diwujudkan melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang digelar di Aula Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarmasin, H Muhammad Yamin HR, ini menjadi forum pembekalan bagi para Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), hingga perwakilan Dasawisma se-Kecamatan Banjarmasin Selatan.
Turut hadir mendampingi orang nomor satu di Banjarmasin tersebut, Camat Banjarmasin Selatan Endah Widiastuti bersama jajaran lurah setempat.
Dalam pembekalan yang menghadirkan dua narasumber ini, tertib administrasi dan pemahaman batas kewenangan organisasi menjadi salah satu sorotan utama.
Wali Kota Yamin menaruh perhatian khusus agar para pengurus lingkungan tidak gagap dalam mengelola maupun melaporkan penggunaan anggaran secara transparan.
“Semoga dengan adanya kegiatan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan pada hari ini bisa menambah pengetahuan, baik dari segi pertanggungjawaban dana maupun tugas masing-masing lembaga kemasyarakatan kelurahan,” kata Yamin.
Selain soal penguatan kapasitas kelembagaan, Yamin juga memberikan apresiasi tinggi terhadap peran aktif para pengurus lingkungan dan lurah dalam menjaga wajah Banjarmasin Selatan tetap ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).
Ia menilai konsistensi menjaga kebersihan dan kenyamanan kawasan permukiman bukan sekadar rutinitas warga, melainkan bagian dari dukungan terhadap kebijakan nasional.
“Gerakan menata lingkungan yang bersih dan nyaman ini adalah langkah konkret yang sejalan dengan program pemerintah pusat dan arahan Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto,” sebutnya.
Di sisi lain, Yamin menyadari bahwa kesuksesan berbagai program pembangunan daerah sangat bergantung pada soliditas antara birokrasi dan pengurus warga.
Pemerintah daerah memiliki keterbatasan jangkauan jika harus bergerak sendiri tanpa ditopang oleh para pengurus di akar rumput yang bersentuhan langsung dengan persoalan masyarakat.
“Roda pembangunan dan pelayanan publik tidak akan pernah bisa berjalan maksimal kalau hanya mengandalkan jajaran birokrasi saja,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa keberadaan RT, RW, LPMK, serta Dasawisma merupakan ujung tombak yang paling memahami dinamika sosial di lingkungannya masing-masing. Oleh sebab itu, kebersamaan dan kolaborasi lintas unsur harus terus dirawat agar setiap pelayanan publik tepat sasaran.
Menutup arahannya, Yamin menyelipkan pesan moral agar seluruh pemangku kepentingan di tingkat kelurahan dan lingkungan bekerja dengan tulus.
Ia mengingatkan bahwa setiap posisi dan jabatan publik bersifat sementara, namun pengabdian nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat akan meninggalkan jejak yang tidak lekang oleh waktu.
“Jabatan itu ada masanya, ada waktunya. Saya sebagai wali kota mungkin ada waktunya, lima tahun atau sepuluh tahun. Tetapi, apa yang kita perbuat dan berikan kepada masyarakat itu tidak ada masanya. Sepanjang masa akan selalu dikenang oleh warga dan masyarakat kita,” tutupnya.
