BALANGAN – Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2027 mulai diarahkan pada prinsip kehati-hatian dan efektivitas anggaran.
Hal ini mengemuka dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Balangan di Aula I Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan, Jumat (13/2/2026).
Forum tersebut menjadi wadah penjaringan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan sekaligus sarana memastikan arah pembangunan daerah tetap sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi, tanpa mengabaikan kemampuan keuangan daerah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, menegaskan bahwa dalam penyusunan RKPD 2027, pemerintah daerah dituntut lebih selektif dalam menentukan program prioritas.
Ia menyampaikan bahwa tidak seluruh usulan dapat langsung diakomodasi tanpa mempertimbangkan kapasitas anggaran yang tersedia.
“Semua usulan tetap kita terima, tetapi harus kita buat realistis dan disesuaikan dengan alokasi anggaran daerah,” ujarnya.
Secara tidak langsung, Fakhriyanto juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antar sektor pembangunan. Ia menilai, meskipun terjadi pergeseran sektor dominan dari pertanian ke sektor jasa, perhotelan, dan perdagangan, sektor pertanian tetap harus diperkuat sebagai penopang utama perekonomian daerah.
Pandangan serupa disampaikan Kepala Bapperida Kabupaten Balangan, Rakhmadi Yusni. Menurutnya, Forum Konsultasi Publik merupakan tahapan krusial dalam proses perencanaan pembangunan yang tidak boleh diabaikan.
“Forum Konsultasi Publik ini adalah tahapan penting. Kalau dilewati, perencanaan menjadi cacat secara aturan, dan ini sudah diamanatkan dalam Permendagri,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa seluruh usulan yang masuk akan disaring berdasarkan skala prioritas serta kesesuaiannya dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah daerah berharap RKPD 2027 tidak hanya ambisius, tetapi juga terukur dan dapat dilaksanakan.
Melalui FKP ini, Pemerintah Kabupaten Balangan menargetkan rancangan awal RKPD 2027 benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, realistis secara fiskal, serta mampu mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan seimbang antar sektor. (Infopublik)
