Konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (14/10)
JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga stabilitas fiskal nasional di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlanjut. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa hingga akhir triwulan III 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap menunjukkan performa kuat dengan defisit yang terjaga dan keseimbangan primer yang mencatatkan surplus.
“Defisit APBN kita hanya 1,56 persen dari PDB atau sekitar Rp371,5 triliun. Ini jauh di bawah proyeksi tahun penuh yang diperkirakan mencapai 2,78 persen,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (14/10).
Ia menegaskan, capaian tersebut menandakan pengelolaan APBN 2025 tetap adaptif dan kredibel, meski ekonomi global masih diliputi ketidakpastian.
“Kami terus menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan kesinambungan fiskal jangka menengah,” tambahnya.
Kementerian Keuangan mencatat, hingga September 2025 total pendapatan negara mencapai Rp1.863,3 triliun atau 65 persen dari target tahunan. Meski demikian, angka ini sedikit menurun dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Menurut Purbaya, pelemahan penerimaan terutama disebabkan oleh turunnya harga komoditas global, seperti batu bara dan kelapa sawit, yang berdampak langsung terhadap kinerja pajak sektor migas dan pertambangan.
“Namun sektor manufaktur dan jasa masih tumbuh positif, menjadi penopang utama pendapatan,” jelasnya.
Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat Rp2.234,8 triliun atau 63,4 persen dari pagu anggaran. Dari jumlah tersebut, transfer ke daerah mencapai Rp648,4 triliun atau 74,6 persen.
“Belanja pemerintah difokuskan untuk memperkuat program prioritas nasional, bantuan sosial, serta pembangunan infrastruktur. Efektivitasnya terus kami jaga agar berdampak langsung pada masyarakat,” tutur sang Bendahara Negara.
Dengan capaian tersebut, pemerintah optimistis arah kebijakan fiskal tetap berada pada jalur yang sehat, berimbang antara keberlanjutan fiskal dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
