JAKARTA – Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi nasional mencapai 100 persen pada 2029. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah pendekatan penyediaan listrik, khususnya bagi desa-desa di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sekaligus melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT).
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot dalam pertemuan bersama Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Senin (10/11/2026). Pertemuan itu membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pengembangan panas bumi, pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pemerataan akses listrik, hingga pengawasan pertambangan.
Yuliot mengatakan, kebijakan energi nasional diarahkan untuk menjaga ketahanan pasokan sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya alam tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat.
“Dari sisi kebijakan energi itu adalah bagaimana ketahanan energi bisa berjalan sangat andal dan jangan sampai terjadi kelangkaan energi bagi masyarakat, baik BBM maupun ketersediaan listrik. Selain itu, bagaimana kita melakukan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan mengedepankan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat,” ujar Yuliot.
Saat ini, masih terdapat 10.068 lokasi di 5.821 desa yang belum mendapatkan akses listrik dan menjadi sasaran pemerataan elektrifikasi. Pemerintah akan menyesuaikan metode penyediaan listrik dengan kondisi geografis setiap wilayah.
“Untuk menjawab tantangan geografis Indonesia, pemerintah menerapkan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah melalui perluasan jaringan, pembangunan mini-grid berbasis EBT, dan penyediaan PLTS individual dengan baterai bagi daerah-daerah yang sulit dijangkau jaringan listrik,” jelas Yuliot.
Bagi daerah 3T yang belum terhubung dengan jaringan listrik utama, pemerintah juga menyiapkan program Listrik Desa (Lisdes). Program tersebut mencakup pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH).
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, menjelaskan bahwa pemerintah akan menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah sebelum proses lelang wilayah panas bumi dimulai. Bahkan, perwakilan pemda akan dilibatkan dalam kepanitiaan lelang.
“Untuk pemanfaatan panas bumi ini, keterikatan dengan pemda sangat besar, termasuk proses lelang dan proses-proses seterusnya, termasuk kami mintakan anggota panitia lelang pun dari pemda,” ungkap Eniya.
Langkah tersebut mendapat dukungan dari DPD RI. Anggota DPD RI dari Maluku Utara, R. Graal Taliawo, menilai sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan agar pengembangan panas bumi dapat dipahami dengan baik oleh warga di daerah.
“Ketika konsesi panas bumi diberikan, penting sekali negara hadir dan jangan biarkan pihak swasta sendiri yang memberikan sosialisasi agar tidak terjadi kesalahpahaman, dan kita (DPD RI) akan mendukung sepenuhnya upaya ini,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan juga mencakup pengembangan potensi hidroenergi di Kalimantan Utara. Yuliot menyampaikan bahwa PLTA Mentarang memiliki potensi kapasitas sekitar 1.375 megawatt (MW) dan saat ini masih dibahas lintas kementerian.
Salah satu hal yang perlu diselesaikan berkaitan dengan lahan genangan yang sebagian bersinggungan dengan program strategis nasional Kementerian Pekerjaan Umum. Verifikasi aset serta penyusunan rekomendasi teknis ditargetkan selesai pada Desember 2026.
Anggota DPD RI dari Kalimantan Utara, Marthin Billa, menyampaikan bahwa masyarakat setempat berharap proyek tersebut dapat segera direalisasikan. Keberadaan PLTA Mentarang dinilai akan menunjang pengembangan Kawasan Industri Hijau Indonesia di Tanah Kuning-Mangkupadi, Kabupaten Bulungan.
Sementara itu, PLTA Kayan dengan potensi kapasitas sekitar 9 gigawatt (GW) masih dalam tahap penjajakan calon mitra pendanaan. Proyek tersebut direncanakan menggunakan skema Independent Power Producer (IPP) PLN dengan target operasi komersial atau commercial operation date (COD) pada 2031, sebagaimana tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
Pemerintah berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPD RI dapat memastikan pengembangan proyek energi berjalan sesuai kebutuhan wilayah. Dengan demikian, pembangunan energi terbarukan dan pemerataan listrik diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
