JAKARTA – Di tengah dinamika geopolitik global yang memanas, terutama di kawasan Timur Tengah, pemerintah memastikan pasokan energi nasional tetap aman dan terkendali.
Kepastian itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat memberikan keterangan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Menurut Bahlil, pemerintah telah melewati masa kritis terkait ketersediaan LPG. Ia menyebut kondisi cadangan saat ini sudah berada pada level yang lebih aman dibandingkan sebelumnya.
“Masa sulit untuk LPG sudah kita lewati sejak tanggal 4. Alhamdulillah sekarang cadangan kita sudah di atas 10 hari,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa dalam waktu dekat kapal pengangkut energi akan segera masuk untuk menambah stok nasional.
“Pemerintah saat ini tidak melakukan impor solar, sementara impor yang masih dilakukan hanya untuk bensin dengan volume sekitar 20–22 juta kiloliter,” sebutnya.
Di sisi lain, pemerintah menilai ketergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari kawasan Timur Tengah relatif terbatas.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia tidak mengimpor bahan bakar minyak (BBM) jadi dari kawasan tersebut, melainkan hanya minyak mentah (crude oil).
“Kita tidak pernah impor BBM jadi dari Timur Tengah. Yang ada hanya crude-nya saja, sekitar 20 sampai 25 persen,” ungkapnya.
Untuk memperkuat ketahanan energi nasional, pemerintah telah melakukan diversifikasi sumber pasokan dari berbagai negara.
“Pemerintah kini memperoleh alternatif pasokan dari negara-negara seperti Angola, Nigeria, hingga Amerika Serikat. Selain itu, distribusi LPG nasional juga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz karena sebagian besar pasokan berasal dari negara lain seperti Australia,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa langkah diversifikasi tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan pasokan energi tetap stabil meskipun terjadi dinamika global.
“Kita sudah mendapatkan penggantinya dari beberapa negara. Jadi insyaAllah sudah clear dan aman,” katanya.
Pemerintah juga terus melakukan komunikasi intensif terkait distribusi energi, termasuk memantau pergerakan kapal di Selat Hormuz.
Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan jalur distribusi tetap lancar dan tidak mengganggu pasokan energi di dalam negeri.
“Saya berharap situasi di Timur Tengah segera mereda sehingga distribusi energi global dapat kembali normal. “Dengan adanya jeda dua minggu dari eskalasi di Timur Tengah, mudah-mudahan bisa cepat selesai,” harapnya.
Sementara itu, terkait kemungkinan penyesuaian harga BBM nonsubsidi, Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah masih melakukan perhitungan bersama Pertamina dan badan usaha lainnya.
“Fokus utama pemerintah saat ini adalah menjaga stabilitas pasokan energi bagi masyarakat,” tutupnya.
Dengan berbagai langkah antisipatif, mulai dari diversifikasi pasokan hingga koordinasi lintas sektor, pemerintah optimistis ketahanan energi nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.
