Foto bersama kegiatan Penguatan Kesiapan Calon Peserta Sertifikasi Pustakawan yang diikuti pustakawan dari berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalsel bekerja sama dengan Pusat Pembinaan Pustakawan Perpustakaan Nasional RI menggelar kegiatan Penguatan Kesiapan Calon Peserta Sertifikasi Pustakawan.
Mengusung tema “Pusbinawan Wujudkan Pustakawan Profesional, Unggul, dan Berprestasi,” kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi pustakawan yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, maupun pengalaman kerja, sekaligus memastikan kesiapan mereka menghadapi uji sertifikasi nasional.
Kegiatan diikuti oleh pejabat dan pustakawan dari sembilan kabupaten/kota di Kalsel, diantaranya Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Tanah Laut, Tapin, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Balangan, dan Tabalong, serta perwakilan dari BKD Provinsi Kalsel.
Kepala Pusat Pembinaan Pustakawan Perpusnas RI, Agus Sutoyo, mengatakan Kalsel menjadi salah satu dari delapan provinsi yang dipilih sebagai lokasi pelatihan karena memiliki sumber daya pustakawan yang baik.
“Kualitas SDM pustakawan di Kalsel secara umum sudah memenuhi standar. Di Dispersip Provinsi saja, terdapat lebih dari 25 pustakawan yang jumlah cukup besar,” ujarnya, Selasa (21/10/25).
Agus berharap kegiatan ini mampu melahirkan pustakawan yang lebih profesional dan berdaya saing tinggi.
“Pustakawan tersertifikasi berpeluang ikut ajang Pustakawan Berprestasi tingkat nasional dan menjadi pengajar di berbagai daerah di Indonesia,” jelasnya.
Dalam pelatihan sertifikasi, peserta dapat memilih beberapa klaster uji, seperti layanan dasar, layanan referensi, hingga layanan anak, sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
“Ujian ini berbasis kemampuan kerja sehari-hari. Hanya layanan disabilitas yang memerlukan pelatihan khusus,” tambah Agus.
Berdasarkan data Perpusnas RI, dari 116.686 pustakawan di Indonesia, baru 21.630 yang tersertifikasi, dan hanya 5.849 di antaranya yang dinyatakan kompeten. Kondisi ini menunjukkan pentingnya percepatan sertifikasi di berbagai daerah.
Agus juga menyoroti pentingnya penataan pustakawan di sekolah.
“Pengelolaan perpustakaan sekolah sebaiknya tidak lagi dilakukan oleh guru yang merangkap tugas, karena pustakawan dan guru memiliki kompetensi yang berbeda. Kami mendorong pemerintah daerah untuk membuka formasi khusus pustakawan sekolah,” ujarnya.
Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan Dispersip Kalsel, Adethia Hailina, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen nyata Pemprov Kalsel dalam meningkatkan profesionalisme pustakawan daerah.
“Sertifikasi bukan sekadar pengakuan formal, tetapi bukti kompetensi, dedikasi, dan integritas pustakawan di tengah tantangan era digital,” ujarnya.
Kabar baik juga datang bagi peserta asal Kalsel. Awalnya hanya 25 orang yang dianggarkan mengikuti sertifikasi, namun berkat dukungan Perpusnas RI, kuota ditambah menjadi 60 peserta. Sehingga lebih dari dua kali lipat target awal.
“Ini bentuk apresiasi terhadap keseriusan Kalsel dalam pengembangan SDM pustakawan,” kata Adethia.
Ia menambahkan, kerja sama antara Dispersip provinsi dan kabupaten/kota akan terus diperkuat, terutama dalam bidang akreditasi perpustakaan yang hingga kini masih menjadi tantangan di banyak sekolah dan lembaga khusus.
“Melalui sinergi lintas daerah, proses akreditasi diharapkan berjalan lebih efisien dan menyeluruh. Semoga kegiatan ini memberi manfaat besar bagi peserta dan ekosistem perpustakaan di Kalsel,” tutupnya. (Ilh/Adv)
