BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin mulai mengarahkan transformasi digital pemerintahan pada pemanfaatan sistem yang sudah tersedia agar lebih terintegrasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banjarmasin Febpry Ghara Utama mengatakan, pihaknya tengah melakukan konsolidasi terhadap lebih dari 100 aplikasi dan sistem digital yang telah dikembangkan di lingkungan pemerintah kota.
Penataan tersebut dilakukan dengan memetakan fungsi dan karakteristik masing-masing aplikasi untuk menentukan sistem yang dapat dikelompokkan maupun diintegrasikan.
“Kami sedang melakukan grouping beberapa aplikasi yang mempunyai topologi yang sama. Artinya, kami sedang fokus mengerjakan beberapa dashboard yang menjadikan aplikasi itu satu kesatuan,” ujar Febpry saat memimpin apel pagi di Balai Kota Banjarmasin, Kamis (13/8/2026).
Menurutnya, integrasi diperlukan agar keberadaan banyak aplikasi tidak justru membuat pengelolaan teknologi pemerintahan menjadi semakin rumit. Sistem yang memiliki fungsi serupa nantinya dapat diarahkan dalam satu ekosistem sehingga lebih mudah digunakan dan dikelola.
Kebijakan tersebut sekaligus membuat Diskominfotik untuk sementara menahan pengembangan sejumlah aplikasi baru. Prioritas diarahkan pada optimalisasi sistem yang telah ada agar memberikan manfaat maksimal.
“Kami mohon maaf jika ada bapak ibu yang mengajukan pembuatan aplikasi baru sementara kami pending dulu. Saat ini kami fokus untuk mengerjakan beberapa dashboard yang menjadikan aplikasi itu satu kesatuan,” tuturnya.
Selain konsolidasi aplikasi, pembenahan infrastruktur jaringan juga menjadi perhatian. Diskominfotik melakukan asesmen terhadap jaringan internet di sejumlah perangkat daerah untuk memastikan konektivitas dapat mendukung aktivitas pemerintahan berbasis digital.
“Saat ini kami sedang mengadakan asesmen terhadap jaringan-jaringan internet yang ada di lingkup SKPD. Harapannya, distribusi internet yang ada di SKPD tidak mengalami kendala,” katanya.
Dari asesmen yang dilakukan, Febpry menyebut tidak seluruh persoalan digitalisasi disebabkan oleh kualitas jaringan. Pada beberapa perangkat daerah, kendala justru ditemukan pada perangkat pendukung yang digunakan untuk menjalankan sistem.
“Beberapa hasil asesmen terkait jaringan internet sebenarnya tidak ada masalah. Kemungkinan ada problem pada perangkat-perangkat yang ada di setiap SKPD,” jelasnya.
Karena itu, penguatan pemerintahan digital dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari konektivitas, perangkat pendukung, aplikasi hingga pengelolaan data. Setiap unsur tersebut harus mampu berjalan beriringan agar pelayanan pemerintahan tidak terganggu oleh persoalan teknis.
Febpry menilai, integrasi sistem nantinya dapat menjadi langkah penting dalam membangun ekosistem digital pemerintahan yang lebih efektif.
“Upaya integrasi itu nantinya diharapkan membentuk ekosistem digital pemerintahan yang lebih terpadu,” tukasnya.
Arah tersebut juga berkaitan dengan pengembangan Portal Satu Data Kota Banjarmasin sebagai salah satu fondasi pengelolaan data sektoral pemerintah daerah. Data dari berbagai perangkat daerah diharapkan dapat dikelola secara lebih terstruktur dan mendukung kebutuhan pemerintahan.
Dengan pola tersebut, Pemko Banjarmasin tidak lagi menjadikan jumlah aplikasi sebagai ukuran utama kemajuan digitalisasi. Fokus pengembangan mulai bergeser pada bagaimana sistem yang telah tersedia dapat saling terhubung, mudah dikelola dan mampu mendukung pelayanan publik secara lebih efektif.
