JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap masih terjadinya pemadaman listrik di sejumlah wilayah, terutama di Kalimantan.
Melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Presiden meminta langkah cepat dan terukur segera dilakukan bersama PT PLN (Persero) untuk mengatasi gangguan tersebut.
Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa arahan tersebut diberikan Presiden saat pembahasan berbagai isu energi di Istana Kepresidenan Jakarta.
Menurutnya, pemerintah tidak ingin persoalan pemadaman listrik berlarut-larut dan mengganggu aktivitas masyarakat.
“Kami harus akui di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman-pemadaman beberapa titik. Dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik,” ujar Bahlil.
Ia menjelaskan, berdasarkan informasi dari PLN, pemadaman yang terjadi bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan energi listrik, melainkan berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan jaringan dan sistem kelistrikan.
“Karena itu, Kementerian ESDM bersama PLN akan mempercepat penyelesaian agar pelayanan kepada masyarakat kembali optimal,” tekannya.
Selain membahas persoalan listrik, Presiden juga memberikan arahan terkait kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM).
Bahlil mengatakan pemerintah diminta menjaga harga BBM bersubsidi agar tidak mengalami kenaikan, sementara penyesuaian harga BBM nonsubsidi akan mempertimbangkan perkembangan harga minyak mentah dunia.
“Arahan Bapak Presiden memerintahkan agar menjaga harga BBM dengan subsidi untuk tidak boleh dinaikan,” katanya.
Di sektor pertambangan, pemerintah juga menegaskan komitmen untuk memperkuat program hilirisasi. Bahlil menuturkan bahwa perusahaan-perusahaan yang memperoleh perpanjangan PKP2B menjadi IUPK wajib menjalankan kewajiban hilirisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, Presiden menegaskan bahwa setiap perusahaan harus mematuhi aturan dan menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945.
“Pemerintah akan mengambil langkah tegas dan terukur apabila terdapat perusahaan yang tidak memenuhi komitmen tersebut,” pungkasnya.
Dengan arahan tersebut, pemerintah berharap stabilitas sektor energi tetap terjaga, mulai dari keandalan pasokan listrik, kestabilan harga BBM, hingga percepatan hilirisasi sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
