KALSEL – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat sebagai langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Program tersebut dinilai menjadi salah satu upaya penting dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan yang lebih terarah dan inklusif, khususnya bagi masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Galuh Tantri Narindra, menyampaikan bahwa program ini memiliki dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat miskin ekstrem.
“Program Sekolah Rakyat ini sangat berdampak bagi masyarakat. Harapannya, anak-anak usia sekolah dari keluarga desil 1 dan desil 2 dapat memperoleh pendidikan yang layak sehingga memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya,” ujarnya di Banjarbaru, Senin (8/6/2026).
Lebih lanjut, Tantri menjelaskan bahwa secara umum pelaksanaan program telah berjalan sesuai rencana, meski masih terdapat tahapan penting yang perlu diperkuat, terutama dalam proses verifikasi dan validasi data calon peserta didik bersama pemerintah kabupaten/kota melalui Dinas Sosial.
Ia juga mengapresiasi peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah aktif melakukan penjangkauan langsung ke lapangan. Dari hasil pendataan tersebut, ditemukan sejumlah warga miskin yang belum tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Masih ada masyarakat yang sebenarnya masuk kategori miskin tetapi belum terdata. Karena itu akan dilakukan rekrutmen dan pendataan ulang agar anak-anak yang benar-benar berhak bisa menjadi penerima manfaat Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Tantri menegaskan bahwa prinsip tepat sasaran menjadi hal utama dalam pelaksanaan program ini. Menurutnya, pendidikan harus benar-benar diberikan kepada mereka yang membutuhkan agar dapat menjadi jalan keluar dari kemiskinan.
“Anak-anak yang masuk Sekolah Rakyat adalah mereka yang berhak. Cara paling tepat untuk keluar dari kemiskinan adalah melalui pendidikan,” tegasnya.
Terkait pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat di daerah, ia menyampaikan bahwa seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan telah mengajukan usulan. Namun pada tahap awal, hanya tiga lokasi yang akan direalisasikan, sementara daerah lainnya akan dibangun secara bertahap hingga tahun 2029.
Selain itu, masih terdapat sejumlah kendala seperti ketersediaan lahan yang berada di kawasan rawan banjir, proses pembebasan lahan yang belum tuntas, serta keterbatasan luas lahan yang belum memenuhi standar minimal.
“Kami berharap ada penyesuaian regulasi dari pemerintah pusat terkait syarat luasan lahan, sehingga pembangunan tetap bisa dilakukan, termasuk dengan konsep bangunan bertingkat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Pemprov Kalsel berharap seluruh daerah di Kalimantan Selatan nantinya dapat memiliki Sekolah Rakyat sebagai sarana pemerataan akses pendidikan.
“Dukungan pemerintah pusat sangat penting agar target ini dapat tercapai,” pungkasnya.
