BANJARMASIN – Empat jembatan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai lebih dari Rp6 miliar resmi dihibahkan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin.
Penyerahan aset negara ini bukan sekadar formalitas, melainkan momentum penting untuk mempercepat pelayanan publik dan memperkuat otonomi daerah dalam pengelolaan infrastruktur.
Prosesi serah terima digelar Jumat (23/5/2025) di Balai Kota Banjarmasin, dihadiri oleh Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan, Primawan Avicenna, Kepala Satker PJN Wilayah I Kalimantan Selatan, Mirnasari Daulay, serta Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR.
Dalam keterangannya, Wali Kota Muhammad Yamin menegaskan bahwa serah terima ini bukan akhir dari proses pembangunan, melainkan awal dari tanggung jawab baru. “Kita akan coba inovasi, dorong efisiensi, dan pastikan jembatan ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Ini bukan soal infrastruktur saja, ini tentang akses, mobilitas, dan keadilan sosial,” ujarnya.
Yamin juga mengungkapkan bahwa peluang untuk mendapat bantuan pusat ke depan masih terbuka, “Saya terus terang ikut waktu acara retret kemarin. Beberapa menteri minta daerah untuk terus berinovasi. Mungkin sekarang sedang efisiensi, tapi tahun depan bisa saja dibuka lagi. Presiden bilang, ‘kita coba dulu satu-dua tahun’, jadi jangan takut,” katanya.
“Kami akan coba terus komunikasi dengan Balai Cipta Karya, supaya peluang bantuan pusat untuk Banjarmasin tetap terbuka. Yang penting kita jangan berhenti bergerak,” tutup Yamin.
Empat jembatan yang diserahkan adalah:
• Jembatan Kenanga I & II (Rp1.067.641.375)
• Jembatan Melati (Rp1.103.597.275)
• Jembatan Komplek Karya Mandiri (Rp1.054.393.475)
• Jembatan Alalak 6 (Rp2.789.556.175)
Total nilai hibah mencapai Rp6.015.188.300. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala BPJN Kalsel kepada Wali Kota Banjarmasin, disaksikan Plh Sekda Kota Banjarmasin Dr. Machli Riyadi serta perwakilan Kementerian PUPR.
Disisi lain, Kepala BPJN Kalsel, Primawan Avicenna, menyebut bahwa hibah ini adalah bentuk komitmen pemerintah pusat dalam mendukung daerah. “Kami harap, dengan diserahkannya aset ini, pemkot bisa lebih lincah dalam pemeliharaan dan pengembangan jembatan agar manfaatnya langsung dirasakan warga,” ujar Primawan.
Lebih dari sekadar pengalihan administrasi, penyerahan ini menandai pergeseran arah pembangunan ke pola yang lebih desentralistik dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Pemerintah Kota Banjarmasin kini memikul tanggung jawab besar yang tak hanya menjaga, tapi juga mengoptimalkan infrastruktur tersebut agar berdampak nyata bagi masyarakat.
