JAKARTA – Pemerintah memperketat pengawasan terhadap praktik haji ilegal dengan memperkuat sinergi lintas lembaga.
Langkah ini diwujudkan melalui koordinasi antara Kementerian Haji dan Umrah bersama Kepolisian Republik Indonesia guna menekan maraknya keberangkatan haji non-prosedural menjelang musim haji 1447 H/2026 M.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan bahwa pihaknya terus memperbarui perkembangan penanganan kasus haji ilegal bersama aparat terkait.
“Praktik penipuan dengan modus iklan haji palsu masih kerap ditemukan dan memerlukan kerja sama lintas institusi, kami terus melakukan update penanganan haji ilegal, karena penipuan lewat iklan palsu masih terjadi,” ujarnya.
Dahnil juga mengungkapkan adanya kasus yang melibatkan warga negara Indonesia di Arab Saudi, di mana aparat setempat telah mengamankan tiga WNI yang diduga menjalankan praktik penipuan terkait haji ilegal.
“Pemerintah terus menjalin komunikasi dengan otoritas Arab Saudi untuk memastikan proses hukum berjalan serta memberikan pendampingan kepada WNI tersebut,” jelasnya.
Selain penindakan, pemerintah juga menekankan langkah pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban, penguatan sistem pengelolaan haji pun menjadi prioritas, termasuk dengan menambah keterlibatan personel Polri di Arab Saudi.
“Kami sepakat akan ada tambahan personel Polri di Saudi untuk mendukung pengamanan dan tata kelola haji,” katanya.
Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Wakapolri Dedi Prasetyo, dalam audiensinya yang membahas penguatan peran Satgas Pencegahan Haji Ilegal yang melibatkan berbagai unsur, termasuk kepolisian dan instansi keimigrasian.
Di mana satgas ini bertugas mengawasi, mencegah, hingga menindak pelaku penipuan yang memanfaatkan momen musim haji.
“Polri akan terus memperkuat kolaborasi dan pertukaran informasi, baik di dalam negeri maupun dengan aparat keamanan Arab Saudi, hukum harus dilakukan secara tegas, terutama terhadap pelaku yang berulang,” ujar Dedi.
Menurutnya, laporan masyarakat terkait dugaan penipuan haji menunjukkan peningkatan. Beberapa kasus dapat diselesaikan melalui mediasi, namun jika tidak tercapai kesepakatan, proses hukum akan dilanjutkan.
“Saya memastikan bahwa Polri akan terus mengawal kasus-kasus tersebut hingga tuntas,” tukasnya.
Pemerintah pun kembali mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran haji non-prosedural yang banyak beredar, terutama di media sosial. Masyarakat diminta memastikan legalitas visa dan penyelenggara perjalanan agar sesuai dengan ketentuan resmi, demi menjamin keamanan dan kelancaran ibadah haji.
