BANJARMASIN – Upaya mencari solusi atas persoalan banjir yang terus berulang di Kota Banjarmasin mulai menemukan titik temu.
Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin bersama akademisi, pemerhati lingkungan, serta sejumlah pemangku kepentingan duduk bersama dalam audiensi terbuka yang digelar di ruang rapat Wali Kota, Senin (6/4/2026).
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari somasi warga negara atau citizen lawsuit notice yang sebelumnya diajukan oleh kalangan akademisi dan pakar lingkungan terkait penanganan banjir di kota berjuluk Kota Seribu Sungai tersebut.
Audiensi dipimpin langsung oleh Wali Kota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR dan dihadiri sejumlah pihak, di antaranya Hadin Muhjad dan Subhan Syarief sebagai penggugat, unsur pimpinan DPRD, jajaran SKPD, akademisi, serta pemerhati lingkungan.
Dalam forum tersebut, berbagai persoalan yang memicu banjir dibahas secara terbuka, mulai dari limpahan air, penyempitan sungai, hingga ancaman penurunan muka tanah serta pengaruh pasang laut yang semakin terasa dari tahun ke tahun.
Yamin menegaskan bahwa persoalan banjir tidak bisa lagi diselesaikan secara parsial. Menurutnya, dibutuhkan pendekatan menyeluruh dari hulu hingga hilir serta kolaborasi lintas daerah untuk mencari solusi jangka panjang.
“Ini bukan hanya soal hari ini, tapi masa depan kota. Kami akan melanjutkan diskusi lebih mendalam untuk merumuskan peta jalan, regulasi, dan langkah konkret agar persoalan banjir dapat ditangani secara menyeluruh,” ujar Yamin.
Ia juga menyampaikan bahwa pemko mulai mengupayakan sinkronisasi kebijakan dengan berbagai pihak, termasuk daerah penyangga di sekitar Banjarmasin, guna memperkuat langkah penanganan banjir.
“Sejumlah tantangan masih menjadi pekerjaan rumah besar, di antaranya tata ruang yang belum optimal, kondisi sungai yang semakin menyempit, serta ancaman penurunan permukaan tanah yang berpotensi memperparah banjir rob maupun genangan di masa depan,” sebutnya.
Pemko Banjarmasin pun membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dengan kalangan akademisi untuk menyusun regulasi jangka panjang yang dapat menjadi dasar penanganan banjir secara berkelanjutan.
Sementara itu, salah satu penggugat, Subhan Syarief, menyampaikan bahwa pihaknya memutuskan tidak melanjutkan langkah hukum setelah tercapai kesepahaman dalam audiensi tersebut. Ia mengatakan bahwa fokus utama kini adalah memperdalam usulan solusi bersama.
“Secara prinsip kami tidak melanjutkan gugatan. Kami sepakat dengan wali kota dan DPRD untuk memperdalam usulan yang ada agar menjadi rujukan bersama dalam menangani banjir,” kata Subhan.
Menurutnya, terdapat empat poin penting yang menjadi kesepakatan dalam pertemuan tersebut, yakni penyusunan peta jalan penanganan banjir jangka panjang, penataan kembali lingkungan dan sungai, pembentukan badan khusus pengelola air, serta penyusunan peraturan daerah yang berkelanjutan.
Kesepakatan ini diharapkan menjadi awal baru dalam penanganan banjir di Banjarmasin. Jika dijalankan secara konsisten, langkah tersebut diyakini tidak hanya mampu mengurangi banjir musiman, tetapi juga menjadi solusi terhadap ancaman banjir jangka panjang yang selama ini membayangi masyarakat.
