BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin mengungkapkan tantangan serius dalam upaya percepatan penurunan angka stunting yang capaiannya masih bertahan di angka 26,5 %, sama seperti tahun sebelumnya (berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024).
Pernyataan ini disampaikan saat pemaparan Penilaian Kinerja Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Percepatan Pencegahan Penurunan Stunting Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, Rabu (11/6/2025) di Ruang Rapat Abrani Sulaiman, Kantor Gubernur Kalimantan Selatan.
Kepala Bappeda Kota Banjarmasin, Ahmad Syauqi, menegaskan bahwa penanganan stunting tidak cukup hanya mengandalkan intervensi teknis dari dinas terkait. Ia menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor, termasuk masyarakat, akademisi, pelaku usaha, media, dan komunitas lokal.
“Percepatan penurunan stunting bukan semata tugas dinas kesehatan. Kita butuh kolaborasi pentahelix: pemerintah, masyarakat, swasta, media, dan akademisi harus sama-sama terlibat. Semua potensi sosial di kota ini harus bergerak,” ujar Syauqi.
Menurutnya, meskipun intervensi spesifik seperti penyuluhan gizi dan pemberian makanan tambahan telah menunjukkan hasil positif, akar permasalahan justru banyak terdapat pada intervensi sensitif yang belum optimal. Ia menyebut kendala koordinasi antar-SKPD masih menjadi tantangan besar yang harus dipecahkan.
“Dari segi teknis, Dinas Kesehatan sudah bekerja sangat baik. Namun angka stunting tetap bertahan karena aspek sensitif seperti sanitasi, pola asuh, dan kemiskinan belum ditangani secara masif dan cepat,” tambahnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Tabiun Huda, menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong intervensi komprehensif berbasis data dan inovasi. Ia menyebut salah satu capaian penting adalah peningkatan status Kota Banjarmasin menuju Open Defecation Free (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan.
“Kita sudah 82 persen ODF dan optimis bisa mencapai 100 persen akhir tahun ini. Dinas PUPR sudah menganggarkan saluran sanitasi dan CSR dari BRI, PLN, serta pihak lain sudah ikut membantu,” ujar Tabiun.
Ia mengapresiasi peran swasta yang telah memberikan kontribusi nyata. Salah satunya adalah program pemberian makanan tambahan (PMT) lokal dari BRI di kawasan Mantuil yang berhasil mengentaskan lebih dari 100 anak dari kondisi stunting.
“Kita tidak bisa kerja sendiri. Butuh dukungan semua pihak—pemerintah, swasta, organisasi, bahkan media. Karena yang sensitif ini butuh waktu dan aksi bersama,” tegas Tabiun.
Evaluasi kinerja ini dipandu oleh moderator dari BKKBN Provinsi, Tim Penilai yang terdiri dari Ir. H. Nurul Fajar Desira, Dr. dr. Meitria Syahadatina Noor, Dr. H. Muhamad Muslim dan Tim P3S Provinsi . Kegiatan ini menjadi ruang refleksi, koreksi sekaligus dorongan untuk mempercepat pencapaian target nasional penurunan stunting di daerah.
Senada dengan hal tersebut diatas Ir. H. Nurul Fajar Desira dalam simpulan penilaiannya menekankan agar peran serta dan keterlibatan Kepala Daerah dalam mensukseskan kegiatan percepatan pencegahan penanganan stunting di kab/kota perlu ditingkatkan.
Pemerintah pusat menargetkan prevalensi stunting di bawah 14 persen pada tahun 2024. Sementara itu, Kota Banjarmasin dituntut memperkuat strategi pencegahan, pengurangan masalah sosial yang memperburuk kondisi gizi anak, seperti kemiskinan, keterbatasan sanitasi, dan minimnya edukasi keluarga.
“Kita harus bergerak cepat. Jika semua elemen kota ini menyatu dalam gerakan stunting, maka bukan tidak mungkin Banjarmasin menjadi kota sehat dan tangguh secara sosial,” pungkas Syauqi
