JAKARTA – Kementerian Keuangan menegaskan kesiapan Indonesia untuk memperkuat kemitraan strategis dengan investor global melalui agenda reformasi ekonomi dan perbaikan iklim usaha. Pesan ini disampaikan dalam The 13th US-Indonesia Investment Summit 2025 yang digelar bersama Kamar Dagang Amerika Serikat (AmCham) di Jakarta, Senin (17/5).
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menekankan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada stabilitas makro, tetapi juga pada pembentukan fondasi pertumbuhan jangka panjang yang berorientasi pada nilai tambah. Ia menyebut Indonesia tengah berada pada jalur positif dengan pertumbuhan PDB mencapai 5,04 persen pada triwulan ketiga, serta target jangka menengah untuk menembus 8 persen.
“Indonesia ingin menjadi mitra utama yang tepercaya bagi para investor global. Untuk itu, kami berkomitmen memperkuat iklim investasi yang transparan, kompetitif, dan berkelanjutan,” ujar Thomas menegaskan di hadapan para pelaku usaha dan investor Amerika.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah menjaga disiplin fiskal dengan memastikan defisit tetap dalam batas aman maksimal 3 persen dari PDB. Belanja negara pun diarahkan pada sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan untuk memastikan pertumbuhan inklusif.
Menurut Thomas, pemerintah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan sosial. Ia menyebut bahwa pelaksanaan prioritas nasional tetap berjalan beriringan dengan penguatan daya tahan ekonomi masyarakat.
“Arah kebijakan kami jelas. Kami melaksanakan agenda prioritas pemerintah tanpa mengabaikan program-program sosial,” tuturnya.
Lebih jauh, Wamenkeu juga menekankan pentingnya peran sektor swasta dalam mendorong transformasi ekonomi nasional. Ia mengatakan bahwa kolaborasi pemerintah dengan pelaku usaha domestik maupun internasional menjadi motor penggerak hilirisasi, pengembangan energi terbarukan, ekspansi ekonomi digital, hingga pembangunan industri manufaktur bernilai tambah tinggi.
Selain itu, pemerintah memperkuat ekosistem investasi melalui sejumlah reformasi, seperti harmonisasi regulasi, reformasi perpajakan, peningkatan kepatuhan, serta digitalisasi tata kelola anggaran. Indonesia juga mendorong pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), pembiayaan inovatif, hingga pembentukan Satgas Debottlenecking untuk mempercepat penyelesaian hambatan birokrasi dan struktural.
Dengan seluruh langkah tersebut, pemerintah meyakini bahwa Indonesia semakin siap menjadi tujuan investasi jangka panjang. Thomas menegaskan bahwa kombinasi stabilitas makro, reformasi struktural, dan peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan sinyal kuat bagi para investor global.
“Dengan fondasi yang semakin solid, kami ingin memastikan bahwa Indonesia bukan hanya menarik untuk investasi, tetapi juga menjadi tempat terbaik untuk kolaborasi jangka panjang,” tutupnya. (Kemenkeu.go.id)
