BANJARBARU – Penanganan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Selatan memasuki babak baru yang lebih terdesentralisasi. Pemerintah Kota Banjarmasin secara tegas melibatkan unsur pemerintahan paling buncit hingga tingkat tapak dengan memboyong 52 lurah se-Kota Banjarmasin untuk mengikuti konsolidasi khusus di Auditorium Polda Kalsel, Banjarbaru, Kamis (15/10/2026).
Arahan strategis yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalsel, Ketua DPRD Provinsi Kalsel, serta Kapolda Kalsel tersebut menyoroti urgensi “Optimalisasi Peran Lurah dan Kepala Desa dalam Penanggulangan Karhutla di Provinsi Kalimantan Selatan”. Langkah ini dinilai krusial guna meredam titik api sejak dini sebelum membesar dan memicu kepungan kabut asap lintas wilayah.
Wali Kota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR, yang hadir mendampingi bersama Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Muttaqin, memberikan apresiasi tinggi atas terobosan taktis yang digagas jajaran kepolisian. Menurut Yamin, inovasi penanganan api hingga ke lapisan bawah tanah menjadi kunci penting mengingat karakteristik lahan gambut di wilayah banua.
“Kami mengapresiasi inovasi Bapak Kapolda dalam pemadaman api, tidak hanya di permukaan, tetapi juga sampai ke dalam. Harapan kita, ke depan tidak terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan seperti ini,” ujar Yamin di sela-sela kegiatan.
Meskipun secara geografis wilayah Kota Banjarmasin tidak memiliki kawasan hutan yang masif, Yamin menegaskan bahwa ancaman asap kiriman dan potensi kebakaran lahan tetap menjadi atensi serius. Sebagai langkah mitigasi cepat, Pemkot Banjarmasin telah mengaktifkan posko siaga di tiga titik rawan perbatasan, yakni wilayah Banjarmasin Utara, Banjarmasin Timur, dan Banjarmasin Selatan, berkolaborasi dengan BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), serta jejaring relawan.
“Kami bersama Pak Kapolresta, BPBD, dan rekan-rekan Damkar terus memantau wilayah perbatasan. Posko siaga juga sudah disiapkan untuk mendukung penanganan kebakaran,” tambahnya.
Mengantisipasi penurunan kualitas udara akibat paparan kabut asap, Yamin turut mengeluarkan imbauan preventif bagi segenap warga kota. “Kalau memang mendesak dan harus keluar, gunakan masker dan tetap memperhatikan kesehatan,” pesannya.
Sementara itu, dari sudut pandang penegakan hukum dan operasional lapangan, Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Muttaqin membeberkan bahwa catatan BPBD menunjukkan adanya 77 insiden kebakaran lahan di wilayahnya sejak Agustus hingga pertengahan Oktober 2026. Guna merespons situasi ini, Polresta Banjarmasin turut menyiagakan personel melalui Operasi Amanusa Intan II.
Kendati demikian, Riza tidak menampik adanya kendala teknis di lapangan, terutama terkait akses armada pemadam berukuran besar ke titik api yang berada di balik permukiman atau gang sempit. Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan dukungan logistik berupa mesin pompa air portabel (alkon) dan selang dari Pemkot Banjarmasin.
“Ketika kebakaran terjadi di sekitar permukiman atau di belakang permukiman, terkadang kendaraan tidak bisa masuk. Mudah-mudahan dari Pemko bisa membantu peralatan seperti alkon dan selang, sehingga ketika kendaraan tidak bisa masuk ke lokasi, kami bersama relawan tetap bisa melakukan pemadaman,” harap Riza.
Melalui sinergi erat yang merajut komitmen pemerintah daerah, kepolisian, para lurah di tingkat kelurahan, hingga kepedulian masyarakat dan relawan, Pemkot Banjarmasin optimis rantai ancaman Karhutla dan dampak buruknya terhadap kesehatan publik dapat diminimalkan secara efektif.
