BANJARMASIN – Maraknya kejahatan siber yang mendominasi kawasan Kalimantan Selatan memicu respon cepat dari Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin. Berdasarkan data Ditreskrimsus Polda Kalsel periode 2023–2025, penipuan daring mendominasi hingga 59,77 persen dari total kejahatan digital dengan kerugian materiil menembus angka Rp20,94 miliar.
Menanggapi besarnya potensi ancaman tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banjarmasin bergerak mengamankan sistem pelayanan publik dengan menggelar Sosialisasi Keamanan Siber di Aula Gedung Sekretariat Bersama Khatib Dayan, Selasa (13/10/2026). Kegiatan ini menyasar 94 aparatur yang berasal dari jajaran SKPD, rumah sakit, hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.
Dalam laporannya, Kepala Bidang Persandian, Aplikasi dan Informatika Diskominfotik Kota Banjarmasin, Satria Yudha Lesmana, S.Kom., M.Eng., menegaskan bahwa penguatan kapasitas pegawai menjadi hal mendesak seiring masifnya digitalisasi tata kelola pemerintahan.
“Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman aparatur mengenai keamanan informasi sekaligus membangun budaya keamanan siber di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin,” jelas Satria.
Ia menambahkan, setiap aparatur pemerintah kini dituntut tidak sekadar piawai menggunakan aplikasi layanan publik, tetapi juga wajib mampu memproteksi akun serta perangkat kerjanya dari potensi peretasan.
Ancaman kerawanan digital tersebut juga dibedah secara mendalam oleh perwakilan Ditreskrimsus Polda Kalsel, Ipda Alif Akbar Arifin, S.H. Dalam pemaparannya, ia membeberkan beragam modus penipuan daring yang kerap menyasar masyarakat maupun pegawai, mulai dari kedok tawaran pekerjaan bermodus misi berbayar, penyalahgunaan data pribadi, hingga manipulasi psikologis lewat pesan instan.
Alif memberikan peringatan keras agar para aparatur tidak lengah terhadap pesan asing yang mengarahkan pada pengunduhan berkas aplikasi tidak resmi.
“Peserta juga diingatkan agar tidak sembarangan mengeklik tautan atau memasang berkas aplikasi Android (APK) yang dikirim melalui pesan instan dari sumber yang tidak tepercaya,” ujar Alif saat memberikan materi sosialisasi.
Menurutnya, pengunduhan berkas berbahaya tersebut menjadi pintu masuk utama peretas dalam menguras data pribadi hingga mengambil alih akses perbankan digital milik korban.
Dari sudut pandang teknis pengamanan instansi, Pranata Komputer Ahli Muda Diskominfo Provinsi Kalsel, Indah Ratu Ramdhany, S.Kom., menyoroti bahwa serangan digital masa kini sudah semakin canggih, seperti phishing berbasis kecerdasan buatan (AI) dan ransomware.
Ia menekankan bahwa benteng keamanan siber terbaik dalam organisasi pemerintahan sebenarnya ada pada perilaku dan kedisiplinan sehari-hari penggunanya (human firewall).
“Keamanan informasi berkaitan erat dengan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,” kata Indah.
Oleh karena itu, Indah mengimbau seluruh pegawai untuk menerapkan langkah-langkah proteksi dasar secara disiplin, seperti penggunaan kombinasi kata sandi yang kuat, pengaktifan autentikasi dua faktor (2FA), serta penguncian layar komputer secara rutin saat ditinggalkan.
Melalui agenda sosialisasi ini, Pemko Banjarmasin berharap seluruh aparatur dapat menjadikan kebiasaan menjaga data sebagai bagian dari budaya kerja harian. Langkah responsif seperti segera melaporkan keanehan pada perangkat kerja diharapkan mampu meminimalkan dampak serangan siber demi menjaga kelancaran serta kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik digital di Kota Banjarmasin.
