JAKARTA – Polri memperkuat perannya dalam mendukung ketahanan pangan nasional dengan menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Adapun fokus utama rakor ini adalah penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri.
Rakor yang berlangsung di Mabes Polri tersebut turut diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring. Kegiatan dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol Langgeng Purnomo.
Brigjen Langgeng menjelaskan, rakor ini menjadi momentum evaluasi kinerja tahun sebelumnya sekaligus konsolidasi strategi ke depan.\
Ia menyoroti capaian Indonesia yang berhasil tidak melakukan impor jagung pabrik pakan ternak sepanjang tahun 2025.
“Indonesia berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak pada 2025. Oleh karena itu, rakor ini kami laksanakan untuk memperkuat konsolidasi dan kolaborasi, agar strategi tahun 2026 dapat berjalan lebih baik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (6/2/2026).
Pada sisi hulu, Polri berperan sebagai penghubung antara kelompok tani (Poktan) jagung dengan lembaga pembiayaan. Melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses permodalan perbankan bagi petani jagung.
Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, di antaranya Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat. Petani setempat memperoleh kredit modal untuk kembali menanam serta memperluas lahan pertanian jagung.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, yang mewakili Himbara, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun untuk sektor pertanian, termasuk pengembangan ekosistem pertanian jagung.
Tak hanya fokus pada permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga hasil panen. Upaya ini dilakukan agar petani tidak terjebak menjual jagung kepada tengkulak dengan harga rendah.
Sebagai solusi, Polri menggandeng Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani dengan harga yang lebih menguntungkan. Pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah dan harga Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah. Di beberapa wilayah, seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mendorong harga pembelian berpihak ke petani, yakni Rp6.400 per kilogram sesuai standar HPP Bulog,” kata Brigjen Langgeng.
Program ini diharapkan mampu mengoptimalkan lahan tidur, membebaskan petani dari jerat tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, petani diharapkan mampu mengelola usaha tani secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Melalui rakor ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak demi mendukung ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani Indonesia. (ND)
