temanmedia.id, BANJARMASIN – Persoalan sampah dan genangan banjir masih menjadi simpul besar pembangunan Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin menilai, penyelesaian dua masalah krusial tersebut tidak dapat ditangani secara mandiri tanpa dukungan kebijakan lintas sektor hingga ke tingkat pemerintah pusat.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pemkot Banjarmasin bersama Kantor Staf Presiden (KSP) yang digelar di Aula Kayuh Baimbai, Senin (12/1/2026) sore.
Forum tersebut menjadi ruang dialog strategis untuk membahas masa depan pengendalian banjir perkotaan serta pengelolaan sampah terpadu, termasuk rencana rehabilitasi dan pemanfaatan kembali kawasan TPA Basirih.
Wali Kota Banjarmasin H. Muhammad Yamin HR menegaskan bahwa Pemkot telah menyesuaikan seluruh perencanaan pengelolaan sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk penyusunan Detail Engineering Design (DED).
“Kami tidak ingin kembali pada pola pembuangan sampah terbuka. Yang kami perlukan adalah lahan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah. TPA Basirih kami harapkan masih bisa difungsikan sebagai TPST, bukan open dumping,” ujar Yamin.
Ia menjelaskan, masih terdapat sekitar lima hektare lahan tersisa di kawasan TPA Basirih yang belum pernah digunakan sebagai lokasi pembuangan sampah. Lahan tersebut dinilai potensial untuk dikembangkan sebagai Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
“Masih ada lahan yang terpisah dan belum dibuangi sampah. Itu yang kami harapkan bisa dimanfaatkan untuk pengolahan, karena mencari lahan di dalam kota sangat sulit,” katanya.
Yamin mengakui, tantangan terbesar pengelolaan sampah di wilayah perkotaan adalah penolakan dari masyarakat. Kondisi tersebut kerap menempatkan pemerintah daerah pada posisi dilematis.
“Kalau kita terlalu keras, dibilang tidak berpihak kepada masyarakat. Kalau kita lemah, sistem pengolahan sampah yang melemah. TPS3R di 52 kelurahan pun tidak akan sanggup jika berjalan sendiri-sendiri,” tuturnya.
Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah membutuhkan waktu panjang serta konsistensi kebijakan dari pemerintah.
“Mengubah kebiasaan masyarakat itu bukan satu atau dua tahun. Ada negara yang butuh hingga 30 tahun sampai sistem pengelolaan sampahnya benar-benar berjalan baik. Jadi ini proses jangka panjang,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, Yamin juga menegaskan komitmennya menjadikan hasil pembangunan sebagai tolok ukur utama keberhasilan kepemimpinannya.
“Kalau lima tahun tidak berhasil membawa perubahan, buat apa saya maju lagi. Saya ingin empat tahun ke depan benar-benar dirasakan dampaknya oleh masyarakat, baik secara sosial, kesejahteraan, maupun kemajuan kota,” tegasnya.
Sementara itu, Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan, Timothy Ivan Triyono, menyampaikan bahwa kunjungan KSP ke Banjarmasin bertujuan menyerap isu strategis daerah sekaligus memastikan keselarasan dengan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto.
“Kami datang untuk bersilaturahmi sekaligus melihat langsung isu strategis di Banjarmasin. Ada dua isu besar, yaitu persoalan sungai atau drainase dan pengelolaan sampah,” ujar Timothy.
Ia menjelaskan, TPA Basirih saat ini tengah menjalani proses rehabilitasi akibat praktik open dumping yang tidak lagi diperbolehkan oleh regulasi. Ke depan, terbuka peluang alih fungsi kawasan tersebut.
“Dari TPA menjadi TPST, di mana sampah bisa dipilah, dikelola, bahkan dikembangkan ke arah waste to energy. Namun tentu perlu kajian dan telaah mendalam,” jelasnya.
Timothy menegaskan, KSP akan berperan sebagai penghubung antara Pemkot Banjarmasin dengan kementerian teknis terkait.
“Apa yang kami peroleh hari ini akan kami sampaikan kepada kementerian dan lembaga terkait, baik Kementerian Lingkungan Hidup maupun Kementerian PUPR, agar dapat dicarikan solusi terbaik,” katanya.
Rapat koordinasi tersebut menegaskan bahwa penyelesaian persoalan sampah dan banjir di Banjarmasin membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
“Harus ada komunikasi dan kolaborasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, karena persoalan di Kalimantan Selatan ini saling berkaitan,” pungkas Timothy. (Ilh)
