BANJARBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pelaksanaan program strategis nasional dengan memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bersama pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar, dalam Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 10 Program Direktif Presiden Batch III Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Grand Maya Banjarbaru, Kamis (11/6/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri RI itu menjadi forum penting untuk mengevaluasi sekaligus mengukur pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah di daerah.
Rakor dibuka oleh Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, dan turut dihadiri Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Subhan Noor Yaumil, Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo, serta para kepala daerah dan sekretaris daerah dari berbagai wilayah.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah pusat melakukan pemantauan terhadap implementasi 10 Program Direktif Presiden yang menjadi bagian dari Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025–2029.
Program-program tersebut mencakup sejumlah sektor prioritas, mulai dari pengendalian inflasi, penguatan pertumbuhan ekonomi, swasembada pangan, program makan bergizi gratis, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga upaya penghapusan kemiskinan ekstrem.
Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa keberhasilan berbagai program nasional tidak dapat dicapai tanpa dukungan dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program-program prioritas nasional. Seluruh pihak harus memastikan kebijakan yang telah dirancang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, menjelaskan bahwa hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan akan menjadi bahan penting dalam penyusunan rekomendasi kebijakan ke depan.
“Evaluasi yang komprehensif diperlukan agar pelaksanaan program strategis nasional semakin efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di daerah,” katanya.
Di sisi lain, Sekdako Banjarmasin Ichrom Muftezar menilai rakor tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kesamaan persepsi dalam pelaksanaan program pembangunan di seluruh tingkatan pemerintahan.
“Forum koordinasi seperti ini sangat penting untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pembangunan daerah yang berkelanjutan membutuhkan keselarasan antara kebijakan nasional dan kebutuhan riil masyarakat di daerah.
“Karena itu, Pemerintah Kota Banjarmasin terus berupaya menjaga koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak agar setiap program prioritas dapat berjalan optimal,” tukasnya.
Melalui forum tersebut, Pemkot Banjarmasin berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah semakin kuat sehingga berbagai program pembangunan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat serta mendukung peningkatan kesejahteraan warga Kota Banjarmasin.
