JAKARTA – Dampak luas pemadaman listrik bergilir di Kota Banjarmasin menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Banjarmasin. Atas arahan Wali Kota H. M. Yamin HR, Wakil Wali Kota Hj. Ananda bersama Sekretaris Daerah Ichrom Muftezar mendatangi Kantor Pusat PT PLN (Persero) di Jakarta untuk menyampaikan langsung berbagai keluhan masyarakat sekaligus meminta percepatan pemulihan pasokan listrik.
Pertemuan tersebut dihadiri General Manager PLN UID Kalselteng Iwan Soelistijono dan diterima Vice President Executive Operasi Distribusi Sumatera Kalimantan PT PLN (Persero), Saleh Siswanto.
Dalam audiensi itu, Pemerintah Kota Banjarmasin memaparkan berbagai persoalan yang muncul akibat pemadaman bergilir. Tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga dan layanan publik, pemadaman juga berdampak pada sektor usaha, UMKM, jaringan telekomunikasi, hingga menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat.
Wakil Wali Kota Banjarmasin Hj. Ananda menegaskan bahwa pemerintah daerah hadir untuk memastikan suara masyarakat didengar oleh PLN Pusat.
“Atas instruksi Bapak Wali Kota, kami datang langsung ke PLN Pusat untuk menyampaikan seluruh keluhan masyarakat, mulai dari dampak terhadap UMKM, rumah tangga, sektor usaha, hingga layanan publik. Kami juga meminta penjelasan mengenai penyebab pemadaman, langkah penanganan, serta bentuk kompensasi yang menjadi hak masyarakat,” ujarnya.
Menurut Ananda, salah satu persoalan yang paling banyak dikeluhkan warga adalah hilangnya jaringan telekomunikasi saat listrik padam karena sejumlah BTS turut kehilangan pasokan listrik. Kondisi tersebut membuat komunikasi masyarakat ikut lumpuh ketika pemadaman berlangsung.
Ia juga menyampaikan berbagai laporan kerugian yang diterima pemerintah, mulai dari rusaknya peralatan elektronik, matinya ribuan ternak, hingga Air Susu Ibu (ASI) yang disimpan dalam lemari pendingin tidak lagi dapat digunakan akibat listrik padam dalam waktu lama.
Menanggapi aspirasi tersebut, PLN menjelaskan bahwa pemadaman bergilir dipicu gangguan pada tiga pembangkit listrik tenaga uap, yakni PLTU Asam-Asam, PLTU Stagen, dan PLTU Tabalong. Gangguan tersebut menyebabkan defisit pasokan sekitar 250 megawatt pada sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
PLN juga menyampaikan rencana percepatan pemulihan sistem. Mulai 29 Juli 2026, durasi pemadaman bergilir akan dipersingkat menjadi sekitar tiga jam, sementara proses perbaikan seluruh pembangkit ditargetkan selesai pada 3 Agustus sehingga pasokan listrik diharapkan kembali normal pada 4 Agustus 2026.
“Alhamdulillah, kami memperoleh kepastian bahwa durasi pemadaman mulai dikurangi sejak hari ini. Insyaallah, apabila proses perbaikan berjalan sesuai rencana, pada 4 Agustus kondisi kelistrikan akan kembali normal. Tentu kami akan terus mengawal komitmen ini agar benar-benar terealisasi,” kata Ananda.
Ia memastikan Pemerintah Kota Banjarmasin akan terus mengawal tindak lanjut hasil pertemuan tersebut dan berkoordinasi dengan PLN hingga pelayanan kelistrikan kembali normal.
“Kami memahami betapa besar dampak yang dirasakan masyarakat. Karena itu, seluruh aspirasi telah kami sampaikan secara langsung kepada PLN Pusat. Pemerintah Kota Banjarmasin akan terus mengawal penyelesaian persoalan ini sampai masyarakat kembali mendapatkan pelayanan kelistrikan yang normal dan andal,” pungkasnya.
