BOGOR – Ketidakpastian ekonomi dunia yang dipicu perang tarif, gejolak geopolitik, hingga fluktuasi harga energi global terus menjadi tantangan bagi banyak negara.
Untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah Indonesia mengandalkan sejumlah strategi fiskal yang dirancang agar pertumbuhan tetap terjaga tanpa mengabaikan disiplin anggaran.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, saat memberikan kuliah umum di Institut Pertanian Bogor (IPB), Jumat (29/5/2026).
Menurut Juda, pemerintah saat ini menjalankan tiga strategi utama yang saling melengkapi, yakni pengendalian belanja negara, optimalisasi penerimaan negara, serta pengelolaan pembiayaan yang lebih adaptif terhadap dinamika global.
Dari sisi belanja negara, pemerintah melakukan penyesuaian dan pemfokusan anggaran pada sektor-sektor yang mampu mendorong aktivitas ekonomi, meningkatkan produksi, serta membuka lapangan pekerjaan.
“Itu dari sisi pengeluaran yang kita bisa melakukan pengendalian. Istilahnya refocusing. Kita akan fokus pada pengeluaran yang mendorong demand, yang mendorong supply, mendorong produksi, dan juga mendorong menciptakan lapangan pekerjaan,” ujar Juda.
Selain itu, pemerintah tetap menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai kebijakan perlindungan sosial, termasuk mempertahankan harga bahan bakar bersubsidi dan melakukan efisiensi pada sejumlah program tanpa mengurangi manfaat utamanya bagi masyarakat.
“Strategi berikutnya dilakukan melalui optimalisasi penerimaan negara. Pemerintah memanfaatkan momentum harga komoditas yang masih mendukung sekaligus memperkuat sistem perpajakan melalui implementasi Coretax untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak,” jelasnya.
Sementara dari sisi pembiayaan, pemerintah terus melakukan diversifikasi sumber pendanaan guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
“Salah satu langkah yang ditempuh adalah penerbitan surat utang dalam berbagai mata uang internasional seperti Yen Jepang, Renminbi Tiongkok, dan Dolar Australia,” tuturnya.
Menurut Juda, berbagai kebijakan tersebut memberikan hasil yang positif terhadap kondisi ekonomi nasional. Hal itu terlihat dari sejumlah indikator utama yang menunjukkan stabilitas ekonomi tetap terjaga meskipun tekanan global masih berlangsung.
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 mencapai 5,61 persen, sementara inflasi tetap terkendali pada level 2,42 persen,” sebutnya.
Di sisi lain, defisit fiskal hingga April 2026 berada di angka 0,64 persen dan kinerja pasar surat berharga negara juga masih menunjukkan kondisi yang sehat.
“Jadi empat itu sebenarnya empat indikator pertumbuhan, inflasi, fiskal defisit, dan juga yield SBN ini menentukan bagaimana fiskal kita masih kuat. Strategi kita yang kita ambil tadi, it works. Dia bekerja dengan baik,” tukasnya.
Pemerintah optimistis kombinasi kebijakan fiskal yang pruden dan terukur akan terus menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus menghadapi berbagai tantangan ekonomi global yang masih berkembang.
