BANJARMASIN – Pemerintah pusat terus mendorong penguatan karakter generasi muda melalui pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam sistem pembelajaran.
Langkah itu diwujudkan melalui peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026, Senin (11/5/2026).
Kegiatan yang digelar secara nasional tersebut diikuti seluruh kepala daerah, forkopimda, serta unsur lembaga pendidikan dari berbagai daerah di Indonesia. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin turut mengikuti rapat secara daring bersama jajaran Pemerintah Kota Banjarmasin dan Plt Sekdako, Dolly Syahbana.
Rapat koordinasi dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri dengan dua fokus utama pembahasan, yakni strategi penguatan pendidikan antikorupsi dan langkah pengendalian inflasi daerah agar kondisi ekonomi tetap stabil.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti mengatakan pendidikan antikorupsi perlu menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Ia menilai penanaman nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab harus dimulai sejak usia dini.
Menurut Abdul Mu’ti, keberhasilan pendidikan antikorupsi tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah daerah, sekolah, tenaga pendidik, dan masyarakat.
“Nilai integritas, tanggung jawab, dan transparansi harus mulai ditanamkan sejak dini melalui sistem pendidikan,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut, pemerintah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi meluncurkan buku panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi yang nantinya menjadi pedoman bagi daerah dalam penerapannya di lingkungan pendidikan.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Setyo Budiyanto menyebut buku panduan tersebut menjadi langkah penting dalam menyamakan arah pendidikan antikorupsi di seluruh daerah.
“Kami ingin ada panduan yang seragam agar pendidikan antikorupsi di daerah dapat berjalan lebih terarah,” katanya.
Selain isu pendidikan, rapat koordinasi juga membahas upaya pengendalian inflasi, mulai dari stabilisasi harga bahan pokok, penguatan ketahanan pangan, hingga peningkatan koordinasi lintas sektor guna menjaga pertumbuhan ekonomi daerah tetap terkendali.
Menanggapi hal itu, Yamin memastikan Pemerintah Kota Banjarmasin siap mendukung langkah pemerintah pusat, baik dalam penguatan pendidikan antikorupsi maupun pengendalian inflasi daerah.
Ia menilai pendidikan antikorupsi merupakan investasi penting untuk membangun generasi muda yang memiliki kesadaran moral dan tanggung jawab sosial.
“Pemko Banjarmasin siap memperkuat koordinasi lintas sektor agar kebutuhan masyarakat tetap terjaga dan harga bahan pokok tetap stabil,” tegasnya.
Yamin menambahkan, penguatan integritas di lingkungan pendidikan dan pemerintahan menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.
