JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perbaikan tata kelola sumber daya alam dan penguatan peran negara dalam perekonomian tidak berarti mengurangi peran sektor swasta. Sebaliknya, Presiden menilai Indonesia membutuhkan sektor swasta yang besar, dinamis, inovatif, dan mampu bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan kemakmuran nasional.
“Kita perlu sektor swasta, kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan andal,” ungkap Presiden dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Presiden menjelaskan arah perekonomian Indonesia adalah ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah. Menurutnya, sistem ekonomi tersebut mengambil sisi terbaik dari peran negara dan mekanisme pasar dengan tetap berlandaskan asas kekeluargaan, gotong royong, keadilan, dan pemerataan.
“Ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah, ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme,” ujarnya.
Dalam hal itu, Kepala Negara menegaskan negara tetap harus hadir untuk memberikan perlindungan, pengawasan, serta keberpihakan kepada rakyat. Namun, pada saat yang sama Indonesia juga membutuhkan semangat kewirausahaan, inovasi, persaingan sehat, keberanian mengambil risiko, dan kemampuan manajerial yang kuat dari para pelaku usaha.
Presiden juga mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha baru, terutama dari kalangan muda.
Pemerintah, kata Presiden, tengah menyiapkan pendidikan kewirausahaan atau entrepreneurship agar anak-anak muda Indonesia tidak hanya bergantung pada pekerjaan sebagai aparatur negara, tetapi juga berani bersaing dan membangun usaha.
Selain pendidikan kewirausahaan, Presiden menyampaikan perlunya dukungan pembiayaan bagi perusahaan rintisan atau startup. Menurutnya, anak-anak muda Indonesia perlu diberi kesempatan untuk tumbuh menjadi pengusaha baru yang kuat.
“Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru,” lanjut Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga meminta bank-bank Himbara untuk lebih berpihak kepada pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Presiden menilai demokrasi ekonomi harus membuka kesempatan yang lebih luas, bukan hanya memberikan akses pembiayaan kepada kelompok usaha yang sudah mapan.
“Saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Jangan dia lagi, dia lagi, yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka,” ucapnya.
Presiden turut menekankan pentingnya perbaikan iklim usaha melalui reformasi birokrasi dan percepatan perizinan. Menurutnya, pemerintah tidak boleh justru membebani dunia usaha melalui proses yang lambat, birokratis, atau membuka ruang bagi pungutan liar.
“Jangan pengusaha diperas terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan,” tegasnya.
Presiden juga mengingatkan bahwa hubungan antara pemerintah, pengusaha, buruh, UMKM, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah harus dibangun dalam semangat kerja sama. Menurutnya, jika seluruh komponen bangsa bergerak bersama, Indonesia memiliki peluang besar untuk menciptakan kemakmuran yang luar biasa.
“Bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini—pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerja sama, semuanya memiliki rasa panggilan yang sama, kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa,” jelasnya. (Ilh)
