BANJARMASIN – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu penopang utama perekonomian nasional.
Selain itu, upaya perlindungan sosial dan percepatan pengentasan kemiskinan juga menjadi fokus yang terus didorong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar usai bertemu Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Menurut Muhaimin, pemerintah akan terus memperluas dukungan terhadap pelaku UMKM dan ekonomi kreatif melalui berbagai program yang telah berjalan di kementerian maupun lembaga terkait.
“Presiden memberikan perhatian serius terhadap UMKM kita. Seluruh jajaran kementerian dan lembaga diminta terus memfasilitasi pertumbuhan UMKM agar semakin berkembang,” ujarnya.
Pemerintah juga berencana memanfaatkan aset milik kementerian, lembaga, hingga BUMN yang belum digunakan secara optimal untuk mendukung aktivitas UMKM.
Fasilitas tersebut nantinya dapat digunakan sebagai ruang promosi, pameran produk, hingga penyelenggaraan festival UMKM dan ekonomi kreatif.
Tak hanya itu, pemerintah turut menyiapkan tambahan anggaran guna memperkuat pengembangan sektor tersebut. Muhaimin menyebut pihaknya mengusulkan anggaran khusus lebih dari Rp1 triliun untuk mendukung kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif di berbagai daerah.
Selain penguatan UMKM, pemerintah juga terus memperbesar program perlindungan sosial bagi masyarakat. Saat ini, alokasi APBN untuk perlindungan sosial disebut telah mencapai Rp508,2 triliun.
Anggaran tersebut mencakup bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga bantuan iuran jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Hari ini APBN kita sudah mencapai Rp508,2 triliun untuk berbagai program perlindungan sosial dan subsidi yang diarahkan lebih tepat sasaran,” jelas Muhaimin.
Ia menambahkan, pemerintah kini terus memperkuat integrasi data penerima bantuan melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah itu dilakukan agar penyaluran bantuan sosial lebih akurat dan tepat sasaran.
Menurutnya, Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga konsisten menggunakan data tunggal tersebut dalam menjalankan program pemerintah.
Di sisi lain, pemerintah juga menetapkan 88 kabupaten dan kota sebagai wilayah prioritas dalam percepatan pengentasan kemiskinan nasional.
Target yang dicanangkan pemerintah yakni menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026 serta menekan angka kemiskinan nasional menjadi lima persen pada 2029.
“Kami optimistis target kemiskinan ekstrem nol persen pada 2026 bisa tercapai,” pungkasnya.
